Sampah Jakarta Hari Ini, DPRD Desak Pemprov Ambil Langkah Darurat

Jakarta — Persoalan sampah di ibu kota kembali menjadi sorotan. DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah darurat menyusul kondisi penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di sejumlah wilayah.

Desakan ini muncul seiring meningkatnya volume sampah yang tidak tertangani secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hingga risiko keselamatan bagi masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa lagi dilakukan secara biasa. Diperlukan langkah cepat dan konkret untuk mencegah kondisi semakin memburuk.

“Optimalkan pengangkutan dan redistribusi sampah ke titik lain, serta aktifkan fasilitas pengolahan sementara seperti TPS3R dan RDF,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi sistem pengangkutan menjadi langkah awal untuk mengurai penumpukan di titik-titik kritis.

DPRD juga menyoroti belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah yang sudah tersedia. Beberapa fasilitas seperti TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan RDF Plant dinilai belum beroperasi secara optimal.

Salah satu fasilitas yang disorot adalah RDF Plant Rorotan yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban sampah secara signifikan.

Pengaktifan fasilitas tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses pengolahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.

Selain soal teknis, DPRD juga menyoroti lemahnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan distribusi sampah tidak merata dan menumpuk di lokasi tertentu.

Penguatan koordinasi lintas daerah dianggap sebagai kunci utama agar sistem pengelolaan berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.

Tanpa koordinasi yang baik, upaya penanganan hanya akan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.

Insiden Jadi Alarm Serius

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya insiden sebelumnya di kawasan Kramat Jati, di mana tembok dilaporkan jebol akibat tekanan dari tumpukan sampah.

Peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan infrastruktur dan warga.

Jika tidak segera ditangani, penumpukan sampah berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, penyakit, hingga kerusakan fasilitas umum.

Saat ini, pengelolaan sampah Jakarta masih sangat bergantung pada TPST Bantargebang yang menampung ribuan ton sampah setiap hari.

Tingginya volume sampah yang masuk membuat tekanan terhadap fasilitas tersebut semakin besar. Kondisi ini dinilai tidak ideal untuk jangka panjang jika tidak diimbangi dengan sistem pengolahan di hulu.

Karena itu, DPRD menekankan pentingnya diversifikasi sistem pengelolaan sampah agar tidak terpusat pada satu lokasi.

DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa langkah darurat yang didorong saat ini merupakan solusi jangka pendek untuk meredam krisis. Namun, pemerintah juga diminta menyiapkan kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif.

Penanganan sampah harus dilakukan secara sistematis, mulai dari pengurangan di sumber, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga edukasi masyarakat.

Dengan kondisi yang semakin mendesak, DPRD meminta Pemprov DKI tidak menunda tindakan dan segera mengambil langkah konkret di lapangan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mencegah dampak yang lebih luas serta menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di ibu kota.