Program MBG Dorong Ekosistem Ekonomi Baru, BGN: 85 Persen Dana SPPG Serap Hasil Pertanian Lokal

Jakarta—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi baru di berbagai daerah. Ekosistem itu muncul melalui aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap bahan baku lokal secara masif.

Menurut Dadan, setiap SPPG menerima anggaran bulanan dalam jumlah besar yang sebagian besar dialokasikan untuk pembelian komoditas pertanian dari masyarakat sekitar. Ia menyebut kondisi ini secara otomatis menciptakan permintaan tinggi yang berdampak langsung pada petani.

“Setiap SPPG akan menerima uang satu bulan kalau di Jawa Rp900 juta, kalau di Papua Rp4 miliar karena bahan baku di Papua mahal,” ujar Dadan dalam keterangan yang dikutip Minggu, 30 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 85 persen dana tersebut memang diarahkan untuk pembelian bahan baku. Lebih dari 99 persen komoditas yang dibeli merupakan produk pertanian yang berasal dari daerah masing-masing.

Dengan skema itu, Dadan menyebut MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui serapan pasar yang stabil. “Dengan adanya ekosistem tersebut, maka akan timbullah kebutuhan baru akan bahan baku,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama program tetap untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan bergizi sehingga dapat tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Namun, menurutnya, sayang jika potensi ekonomi yang mengikuti program itu tidak dimanfaatkan.

“Kalau kita menggunakan uang yang demikian besar hanya untuk satu sisi itu saja, menurut saya sayang,” kata Dadan. Ia menekankan pentingnya menciptakan pasar baru melalui mekanisme SPPG yang mengelola kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar.

Dadan menjelaskan bahwa keberadaan SPPG memungkinkan penerima manfaat dilayani secara terstruktur oleh satuan penyedia gizi. Dengan begitu, jumlah anak yang harus dilayani setiap hari secara otomatis menimbulkan permintaan konstan terhadap berbagai komoditas makanan.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa anggaran SPPG tidak hanya difokuskan pada bahan baku. Sekitar 10,5 persen digunakan untuk membayar relawan yang bekerja setiap hari dalam penyediaan makanan.

Relawan tersebut kini mendapatkan pendapatan tetap berkat keterlibatan mereka dalam program. “Yang tadinya tidak punya pendapatan tetap, pekerjaan tetap, kini memiliki pendapatan tetap,” ujar Dadan.

Ia mencontohkan salah satu komoditas yang paling banyak dibutuhkan, yaitu pisang. Untuk satu kali penyajian menu yang menggunakan pisang, dibutuhkan ribuan buah setiap harinya.

“Satu kali ngasih makan pisang kan 3.000 pisang. Satu sisir 20 pisang, maka dibutuhkan 150 sisir,” katanya. Ia menyebut permintaan tersebut harus dipenuhi oleh ratusan penyedia atau petani lokal.

Contoh itu, menurutnya, belum termasuk komoditas pokok lain seperti telur, lele, daging ayam, dan berbagai sayuran yang juga dibeli dalam jumlah besar setiap hari.

Permintaan tinggi yang stabil itu, kata Dadan, membuat petani memiliki kepastian pasar. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung di tingkat akar rumput.

Ia menyebut bahwa pola serapan ini berpotensi menciptakan rantai pasok yang lebih terorganisir antardaerah. Pasar-pasar kecil yang sebelumnya tidak terjangkau kini dapat terhubung langsung dengan kebutuhan besar SPPG.

Selain memberikan dampak ekonomi, program MBG juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas komoditas pangan mereka. Pasalnya, SPPG mensyaratkan standar tertentu untuk bahan baku yang akan disajikan kepada anak-anak.

Dadan berharap ekosistem baru ini dapat terus berkembang seiring perluasan program. Ia menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan manfaat MBG dirasakan tidak hanya oleh penerima gizi, tetapi juga oleh seluruh pelaku usaha pangan lokal.

Menurutnya, keberhasilan program ini akan terlihat jika seluruh sektor terkait dapat bekerja sama mulai dari petani, kelompok tani, hingga distributor pangan di daerah.

Ia menegaskan bahwa BGN akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran. Transparansi penggunaan dana di tingkat SPPG juga menjadi fokus pengawasan pemerintah.

Dadan menutup penjelasannya dengan optimisme bahwa ekosistem baru yang tumbuh dari program MBG dapat menjadi fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan di masa depan. “Ini bukan hanya tentang makanan bergizi, tetapi tentang membangun pasar yang hidup dalam masyarakat,” pungkasnya.