PMKS di Bekasi Didominasi Warga Luar Daerah, Dinsos Tegaskan Penertiban dan Rehabilitasi Berlanjut

Bekasi – Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Robet TP Siagian, menegaskan bahwa jumlah PMKS yang ditemukan di jalanan sebagian besar justru berasal dari luar daerah.

“Banyaknya PMKS di Kota Bekasi memang bukan mayoritas warga Bekasi, tapi justru datang dari luar kota. Karena itu, kami lakukan pemulangan ke daerah asal sebagai bagian dari penanganan,” ujar Robet usai kegiatan, Senin (22/09/2025).
Menurutnya, data PMKS saat ini sudah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Sistem pendataan yang sebelumnya menggunakan TKS, kini diganti dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Data SEN).

“Data SEN ini yang dipakai secara nasional, termasuk oleh Kota Bekasi. Inilah dasar pemerintah pusat dalam menentukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, dan kami di daerah juga menggunakannya,” jelas Robet.

Meski begitu, fenomena PMKS di jalanan tetap ada. Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinsos bersama Satpol PP, rutin melakukan penertiban. Langkah ini disertai rehabilitasi hingga reunifikasi dengan daerah asal.

“Kalau PMKS itu jelas-jelas punya asal daerah, kami pulangkan. Kalau tidak, kami bekerjasama dengan panti atau rumah singgah untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi tidak hanya ditertibkan, tapi ada tindak lanjutnya,” tegas Robet.

Ia mengakui kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil membuat sebagian masyarakat rentan kembali ke jalan setelah direhabilitasi. “Kadang setelah dibina, mereka balik lagi ke jalan. Tapi ini kan tantangan yang memang harus terus kita hadapi,” katanya.

Dinsos juga mengoptimalkan program pemberdayaan bagi PMKS yang terdata. Salah satunya melalui pelatihan ekonomi berbasis ISN, yang diharapkan bisa membantu mereka mandiri dan tidak kembali ke jalan.

Selain itu, Pemkot Bekasi mengapresiasi hadirnya berbagai program pemerintah, seperti sekolah rakyat untuk anak-anak jalanan. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang agar anak-anak dari keluarga rentan tetap mendapat akses pendidikan. “Kalau soal lonjakan jumlah PMKS, sebenarnya tidak ada peningkatan signifikan. Hanya saja, siklusnya memang berulang. Mereka yang sudah dipulangkan kadang kembali lagi. Jadi ini butuh kesabaran dan konsistensi,” ujar Robet.

Ia menambahkan, hampir setiap minggu Dinsos melakukan operasi penertiban. Bahkan, belum lama ini beberapa PMKS dipulangkan ke daerah asal mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kerja sama dengan yayasan dan lembaga sosial juga terus diperluas. Tujuannya agar penanganan PMKS tidak berhenti di jalanan, melainkan berlanjut ke rehabilitasi dan pembinaan sosial.

“Intinya, Dinsos akan terus berupaya. Penertiban dilakukan, tapi pembinaan tetap berjalan. Kami tidak ingin PMKS sekadar hilang dari jalan, tapi juga punya harapan baru untuk hidup lebih baik,” ungkap Robet.

Robet menegaskan, peran masyarakat juga penting dalam menekan angka PMKS. Ia mengimbau warga agar tidak sembarangan memberi uang di jalan, karena justru memperkuat pola ketergantungan.

Dengan berbagai upaya ini, Dinsos berharap persoalan PMKS di Kota Bekasi dapat ditangani lebih efektif. “Kami berkomitmen menjalankan program ini dengan konsisten, agar Bekasi bisa lebih tertib sekaligus lebih peduli,” tutupnya.