Pendatang Baru Serbu Kota Bekasi Usai Lebaran, DPRD Wajibkan Urus KTP Demi Akses Layanan

Arus urbanisasi pasca Lebaran kembali meningkat di Kota Bekasi. Statusnya sebagai kota penyangga ibu kota sekaligus pusat jasa dan perdagangan menjadikan wilayah ini magnet bagi para pencari kerja dari berbagai daerah. Namun, lonjakan pendatang tersebut juga membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pendataan administrasi kependudukan.

Fenomena ini menjadi sorotan serius kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, menegaskan pentingnya kepatuhan pendatang dalam mengurus dokumen administrasi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.

Menurutnya, masih banyak pendatang yang enggan atau menunda pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk), padahal hal tersebut justru dapat merugikan mereka sendiri, terutama saat menghadapi kondisi darurat.

“Kami sering menghadapi dilema ketika ada warga yang membutuhkan penanganan darurat, seperti sakit, tetapi ternyata bukan warga resmi Kota Bekasi. Sementara mereka berharap mendapatkan layanan dari pemerintah daerah,” ujar Kamil saat dikonfirmasi, Minggu (22/03/2026).

Ia menekankan bahwa kepemilikan KTP daerah setempat menjadi kunci utama dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum. Tanpa identitas resmi, pendatang berisiko mengalami kendala dalam mendapatkan hak-hak tersebut.

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta, Bekasi memang menjadi tujuan favorit para perantau. Selain peluang kerja yang relatif terbuka, biaya hidup yang lebih terjangkau dibandingkan ibu kota juga menjadi faktor pendorong utama.

Namun di sisi lain, tingginya mobilitas penduduk menuntut adanya sistem pendataan yang tertib dan akurat. Untuk itu, Kamil mengimbau para pendatang agar segera melapor dan mengurus administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Menurut saya, siapa pun yang ingin mengadu nasib di Bekasi harus segera membuat KTP Kota Bekasi. Karena ini berkaitan langsung dengan kemudahan mendapatkan layanan, termasuk dalam kondisi darurat seperti di rumah sakit,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat aturan yang mengatur kewajiban pelaporan bagi pendatang berdasarkan lama tinggal. Pendatang yang hanya menetap sementara, yakni kurang dari enam bulan, tetap diwajibkan melapor kepada pihak berwenang.

Sementara itu, bagi pendatang yang tinggal lebih dari satu tahun, diwajibkan untuk melakukan perubahan domisili secara resmi. Hal ini penting agar status kependudukan mereka tercatat secara sah dalam sistem administrasi pemerintah daerah.

“Jika tinggal lebih dari satu tahun, maka harus mengubah domisili. Ini penting agar data kependudukan kita akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Kamil.

Selain untuk mempermudah akses layanan publik, tertib administrasi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dengan data yang valid, aparat dapat lebih mudah melakukan pemantauan terhadap aktivitas penduduk, termasuk potensi pelanggaran hukum.

Kamil menegaskan bahwa pendataan yang baik akan membantu pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, seperti aktivitas ilegal yang melibatkan pendatang tanpa identitas jelas.

“Pendataan ini penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya jika ada kegiatan ilegal seperti narkoba atau tindak kriminal lainnya, maka bisa segera ditindak secara prosedural,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Berbagai program sosialisasi dilakukan, terutama pada momentum pasca Lebaran yang identik dengan lonjakan arus urbanisasi.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa persoalan administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan aspek birokrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak warga negara. Identitas yang jelas menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan dasar yang disediakan negara.

Di tengah pertumbuhan urbanisasi yang terus meningkat, Kota Bekasi dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara daya tarik ekonomi dan ketertiban administrasi. Tanpa pengelolaan yang baik, lonjakan pendatang berpotensi menimbulkan masalah sosial baru di kemudian hari.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola kependudukan yang efektif. Pendatang diharapkan tidak hanya datang untuk mencari peluang, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dengan kepatuhan terhadap aturan administrasi, para pendatang tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan maksimal dari pemerintah daerah. Hal ini sekaligus menjadi langkah penting dalam mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang tertib, aman, dan inklusif bagi seluruh warganya.