Duka Bekasi! Wali Kota Tri Adhianto Turun Langsung, Ini Langkah Besar Usai Tragedi KA di Bekasi Timur

Bekasi – Suasana haru menyelimuti kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (5/5/2026). Sejumlah warga, keluarga korban, hingga jajaran pemerintah daerah berkumpul dalam doa bersama untuk para korban kecelakaan kereta api yang melibatkan Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap para korban yang terdampak tragedi tersebut. Doa bersama berlangsung khidmat, menjadi ruang refleksi sekaligus ungkapan duka mendalam atas peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang layak, baik korban meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan.

“Sebagai kepala daerah, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan haknya, baik santunan bagi ahli waris maupun penanganan maksimal bagi korban yang sedang dirawat,” ujar Tri.

Menurutnya, penanganan pascakecelakaan tidak hanya berhenti pada proses evakuasi, tetapi juga mencakup pemulihan korban secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bekasi, kata dia, telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan layanan kesehatan bagi korban berjalan optimal, termasuk jaminan biaya perawatan bagi korban luka.

Tri juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dukungan yang datang dari berbagai pihak dinilai menjadi bukti nyata solidaritas dalam menghadapi musibah kemanusiaan.

“Mulai dari Presiden, Menteri Koordinator, hingga Gubernur Jawa Barat telah memberikan perhatian dan bantuan. Ini menunjukkan bahwa kita semua hadir bersama dalam situasi duka ini,” katanya.

Di tengah suasana duka, Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat melakukan evaluasi terhadap sistem keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan.

Tri Adhianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperketat penjagaan di sejumlah titik perlintasan, terutama di kawasan Bulak Kapal dan Ampera. Penjagaan dilakukan secara intensif oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang. Penjagaan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dengan pengawasan yang lebih ketat.

“Penjagaan dilakukan terus-menerus untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api,” ujarnya.

Selain penguatan penjagaan manual, Pemerintah Kota Bekasi juga mulai mendorong transformasi sistem pengamanan perlintasan menuju sistem berbasis elektrikal. Hal ini dinilai penting mengingat masih banyak perlintasan yang bergantung pada sistem manual.

Tri menegaskan bahwa pengelolaan perlintasan kereta api tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus agar petugas mampu menjalankan tugas sesuai standar keselamatan.

“Penjagaan pintu kereta itu tidak bisa sembarangan, harus ada ilmunya. Karena itu, kami akan mengusulkan pelatihan bagi petugas,” kata dia.

Pemkot Bekasi berencana mengirimkan 22 orang untuk mengikuti pelatihan penjaga pintu perlintasan, dengan kuota awal sebanyak 16 orang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas petugas di lapangan.

Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan sistem pengamanan tidak hanya mengandalkan kehadiran petugas, tetapi juga didukung oleh kompetensi yang memadai.

Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah penertiban perlintasan ilegal yang masih banyak ditemukan di sejumlah wilayah. Perlintasan tanpa pengamanan ini dinilai sangat berbahaya dan berpotensi memicu kecelakaan.

Tri Adhianto menegaskan bahwa penutupan perlintasan ilegal akan segera dilakukan, termasuk di kawasan Kranji. Kebijakan ini diambil demi keselamatan masyarakat, meskipun berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam mobilitas sehari-hari.

“Lebih baik masyarakat memutar sedikit daripada harus menghadapi risiko kecelakaan yang bisa merenggut nyawa,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka pendek untuk mengurangi titik rawan kecelakaan di Kota Bekasi.

Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Bekasi memprioritaskan pembangunan infrastruktur berupa flyover di kawasan Bulak Kapal. Proyek ini dinilai sebagai solusi permanen untuk mengatasi perlintasan sebidang yang padat dan berisiko tinggi.

Rencana pembangunan flyover tersebut saat ini tengah dibahas bersama Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur.

Tri menyebutkan bahwa proses pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan krusial dalam proyek ini. Nilai pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp116 miliar, dengan target penyelesaian pembahasan pada akhir Mei 2026.

“Ini menjadi prioritas kami. Mudah-mudahan seluruh proses, termasuk pembebasan lahan, bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Keberadaan flyover diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi, baik bagi pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.

Peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur menjadi pengingat penting akan urgensi peningkatan sistem keselamatan transportasi. Tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Tri Adhianto berharap seluruh upaya yang tengah dilakukan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi keselamatan publik.

“Ini adalah ikhtiar bersama. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,” tutupnya.

Doa bersama yang digelar di lokasi kejadian pun menjadi simbol harapan, bahwa di balik tragedi, selalu ada upaya untuk memperbaiki dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang.