Menkeu Purbaya Tegaskan Perang Saham Gorengan, Bank Banten dan IPPE Masuk Radar?

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan sikap keras terhadap praktik “saham gorengan” yang dinilai merugikan investor ritel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah tegas sekaligus insentif bagi pasar jika manipulasi harga bisa ditekan.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang sengaja memainkan harga saham. “Dalam waktu enam bulan ke depan, kalau ada yang ditangkap atau dihukum sebagai tukang goreng saham, kami akan kasih insentif dengan cepat… sehingga investor enggak pinter pun enggak akan ketipu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut bertujuan membersihkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari praktik tidak sehat. Menurutnya, aktivitas manipulasi harga membuat investor ritel rentan mengalami kerugian karena tidak mampu membaca risiko.

Purbaya menambahkan pemerintah akan mempertimbangkan bentuk insentif maupun keringanan pajak, tetapi hanya jika pasar berjalan kondusif. Ia mengingatkan bahwa situasi pasar yang kacau bisa berbahaya bagi investor pemula. “Yang paling penting, Anda untung dan enggak kejebak tukang goreng saham,” kata Purbaya.

Terkait hal tersebut, pengawasan terhadap saham tertentu disebut semakin diperketat. Dua saham yakni Bank Banten (BEKS) dan Indonesia Pipe Industry (IPPE) disebut-sebut masuk radar pengawasan karena tertidur lama bertahun - tahun tanpa ada pergerakan yang sesuai nilai fundamental nya sehingga merugikan Investor retail.

Sejumlah analis pasar modal menilai pergerakan harga BEKS dan IPPE tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental perusahaan. Aktivitas transaksi yang melonjak tiba-tiba membuat keduanya sering dikaitkan dengan pola pergerakan saham gorengan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan bahwa otoritas pasar modal terus melakukan penindakan berkala terhadap pelaku manipulasi harga. Ia menyatakan OJK tidak ragu menjatuhkan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar aturan.

“OJK menindak semua bentuk praktik yang merugikan investor, termasuk saham gorengan,” ujar Mahendra, menegaskan komitmen regulator untuk melindungi integritas pasar modal Indonesia.

Mahendra juga menjelaskan bahwa OJK bekerja sama dengan BEI dalam memantau aktivitas perdagangan. Setiap pola transaksi yang mencurigakan akan langsung dianalisis, termasuk yang berkaitan dengan saham-saham berisiko tinggi.

Pemerintah memastikan bahwa pasar modal harus menjadi tempat yang aman dan transparan. Karena itu, lanjut Mahendra, edukasi kepada investor ritel terus diperluas agar masyarakat memahami mekanisme risiko sebelum berinvestasi pada saham-saham berfluktuasi tinggi.

Purbaya menambahkan pemerintah juga menyiapkan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat. Ia mencontohkan potensi pemberian pengurangan pajak kupon obligasi melalui reksa dana, namun hanya jika pasar benar-benar terbebas dari manipulasi.

“Kalau saya ngomong sama orang pajak, pasti enggak setuju… tapi pasar harus bersih dulu,” ujarnya sembari menegaskan bahwa insentif hanya berlaku jika struktur pasar sudah stabil.

Sementara itu, beberapa investor ritel menyambut baik langkah pemerintah. Mereka menilai kehadiran sanksi tegas dapat meminimalkan risiko kerugian besar akibat ulah spekulan yang memanfaatkan ketidaktahuan investor pemula.

Namun, sebagian pihak juga meminta pemerintah berhati-hati dalam memberikan label “saham gorengan”. Menurut mereka, pergerakan saham kadang dipengaruhi sentimen pasar sehingga tidak serta-merta menunjukkan adanya manipulasi.

Di tengah maraknya perhatian terhadap isu saham gorengan, Purbaya mengingatkan bahwa pemerintah akan memeriksa ulang pola transaksi di sejumlah saham berisiko tinggi. Proses ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor dan memperkuat ketahanan pasar.

Ia juga meminta investor ritel tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru terpancing kenaikan harga tidak wajar. “Jangan mudah percaya pada yang kelihatannya untung besar dalam waktu singkat,” katanya.

Pengawasan terintegrasi antara pemerintah, OJK, dan BEI diproyeksikan akan menjadi langkah penting dalam menekan kasus manipulasi harga. Pemerintah berharap, dalam jangka panjang pasar modal Indonesia dapat bersaing dengan negara lain secara sehat dan berkelanjutan.

Meski demikian, pelaku pasar berharap adanya edukasi massal kepada investor, terutama yang baru terjun ke pasar modal. Tanpa pemahaman yang cukup, investor ritel tetap menjadi pihak yang paling rentan terseret dalam praktik saham gorengan.

Dengan berbagai gebrakan kebijakan yang tengah disiapkan, pemerintah menargetkan kondisi pasar yang lebih stabil dan bebas manipulasi pada 2026. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor lokal maupun asing.