Larangan Vape Menguat: DPR Dorong Regulasi Ketat Demi Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Tersembunyi

JAKARTA — Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape kembali menguat di ruang publik. Kali ini, dorongan datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas tersebut sebagai upaya melindungi generasi muda dari risiko kesehatan yang kian mengkhawatirkan.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Yahya menilai tren penggunaan vape di kalangan remaja telah berkembang jauh dari sekadar alternatif rokok konvensional. Vape kini menjelma menjadi bagian dari gaya hidup modern yang justru menyimpan potensi bahaya jangka panjang.

“Usulan pelarangan vape cukup masuk akal karena dapat mengurangi gaya hidup tidak sehat, khususnya di kalangan anak muda,” ujarnya.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan vape memang mengalami lonjakan signifikan, terutama di kalangan usia produktif dan pelajar. Fenomena ini dipicu oleh persepsi bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok tembakau, serta didukung oleh pemasaran yang agresif dan kemasan yang menarik.

Namun, benarkah vape lebih aman?

Mitos “Lebih Aman” yang Menyesatkan

Sejumlah penelitian global menunjukkan bahwa klaim vape sebagai alternatif yang lebih aman tidak sepenuhnya akurat. Uap yang dihasilkan dari rokok elektronik tetap mengandung berbagai zat berbahaya, seperti nikotin, logam berat, senyawa organik volatil, serta bahan kimia beracun lainnya.

Paparan zat-zat ini dalam jangka panjang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari kerusakan paru-paru hingga penyakit kardiovaskular. Bahkan, beberapa studi juga mengaitkan penggunaan vape dengan gangguan kesehatan mental akibat ketergantungan nikotin.

Yahya menegaskan pentingnya meluruskan persepsi publik yang keliru tersebut. Menurutnya, edukasi menjadi kunci agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak terjebak dalam narasi “aman” yang menyesatkan.

“Vape tetap mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan jika digunakan secara terus-menerus,” tegasnya.

Dukungan terhadap Langkah Badan Narkotika Nasional

Tak hanya berhenti pada wacana pelarangan, Yahya juga menyatakan dukungannya terhadap usulan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mendorong agar vape beserta cairannya dimasukkan ke dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Langkah ini dinilai strategis untuk menutup celah penyalahgunaan produk vape sebagai media konsumsi zat terlarang. Dalam beberapa kasus, cairan vape (liquid) diketahui dapat dimodifikasi dan dicampur dengan zat psikoaktif berbahaya.

“Pengaturan ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang menyasar generasi muda,” kata Yahya.

BNN sendiri sebelumnya telah mengingatkan bahwa inovasi dalam bentuk produk inhalasi seperti vape berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana baru dalam distribusi narkotika. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak.

Tantangan Regulasi di Era Industri Modern

Meski dorongan pelarangan semakin kuat, implementasi kebijakan ini tidak akan mudah. Industri vape telah berkembang pesat dan melibatkan banyak pelaku usaha, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang ritel.

Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan, termasuk potensi dampak terhadap lapangan kerja dan penerimaan negara dari sektor ini.

Namun, Yahya menegaskan bahwa aspek kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai bahwa perlindungan terhadap generasi muda tidak bisa ditawar, meskipun harus menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan industri.

“Keselamatan generasi muda jauh lebih penting dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek,” ujarnya.

Regulasi Saja Tidak Cukup

Di sisi lain, Yahya juga mengingatkan bahwa pelarangan semata tidak akan efektif tanpa diiringi dengan pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap produk inhalasi yang beredar memiliki standar keamanan yang jelas dan terverifikasi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kandungan zat, distribusi produk, hingga praktik pemasaran yang sering kali menyasar anak muda.

Selain itu, kampanye edukasi publik juga harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan vape.

“Regulasi harus dibarengi dengan edukasi dan pengawasan. Kalau tidak, pelarangan hanya akan menjadi aturan di atas kertas,” jelasnya.

Komisi IX DPR Siap Kawal Regulasi

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, Komisi IX DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan regulasi terkait vape, termasuk dalam proses revisi undang-undang yang saat ini sedang berlangsung di parlemen.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta pola konsumsi masyarakat.

Yahya menegaskan bahwa DPR akan membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku industri, serta masyarakat sipil, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Ancaman Nyata bagi Generasi Muda

Fenomena vape di kalangan remaja bukan sekadar tren sesaat. Ia telah menjadi bagian dari budaya populer yang sulit dipisahkan dari gaya hidup urban.

Dengan desain yang modern, rasa yang variatif, serta citra yang “kekinian”, vape berhasil menarik perhatian generasi muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Namun di balik itu semua, terdapat ancaman kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan nikotin, gangguan pernapasan, hingga risiko penyakit kronis menjadi konsekuensi yang harus dihadapi jika tren ini tidak segera dikendalikan.

Dalam konteks ini, wacana pelarangan vape bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi masa depan generasi bangsa.

Menuju Kebijakan Berbasis Kesehatan

Perdebatan mengenai vape pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: apakah kita siap menempatkan kesehatan masyarakat di atas kepentingan lain?

Langkah yang diambil oleh DPR dan BNN menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa ancaman terhadap generasi muda tidak boleh dianggap remeh.

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, sinergi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat.

Jika semua elemen dapat berjalan seiring, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi contoh dalam pengendalian produk inhalasi berisiko di kawasan.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap generasi muda bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Dan dalam menghadapi ancaman seperti vape, langkah tegas hari ini bisa menjadi penentu masa depan esok.​​​​​​​