Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada penghujung November 2025. Bencana hidrometeorologi tersebut telah meninggalkan kerusakan besar di tiga provinsi dan memaksa pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat.

Dalam laporan resmi yang dirilis Rabu (3/12/2025) pukul 15.33 WIB, jumlah korban meninggal tercatat bertambah menjadi 811 orang. Data terbaru ini dihimpun BNPB melalui Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor 2025 yang terus diperbarui sejak hari pertama kejadian.

Selain korban meninggal, masih ada 623 orang yang dilaporkan hilang. Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan masih melakukan pencarian di sejumlah titik yang tertutup material longsor maupun lumpur banjir. BNPB menilai jumlah tersebut masih dapat bertambah.

Sementara itu, jumlah korban luka-luka diperkirakan mencapai lebih dari 2.600 orang. Mereka berasal dari daerah yang terkena arus banjir bandang paling parah serta kawasan perbukitan yang terdampak longsor beruntun.

BNPB mencatat wilayah dengan korban meninggal terbanyak berada di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, dengan total 143 orang. Menyusul di belakangnya Aceh Utara dengan 112 korban meninggal. Dua wilayah lain yang juga mengalami kerugian jiwa cukup besar adalah Tapanuli Tengah (86 orang) dan Tapanuli Selatan (79 orang).

Secara keseluruhan, bencana ini telah berdampak pada lebih dari 3,2 juta jiwa di 49 kabupaten/kota. Angka tersebut mencakup 1,4 juta warga Aceh, 1,7 juta penduduk Sumatra Utara, serta sekitar 140.500 warga Sumatra Barat yang tersebar di ratusan desa terdampak.

Di antara jutaan penduduk terdampak, lebih dari 1,5 juta orang di Aceh harus mengungsi ke tempat aman. Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi mencapai setidaknya 538.800 orang. Sementara Sumatra Barat mencatat lebih dari 106.000 warga yang dipaksa meninggalkan rumah mereka.
​​​​​​​

Tabel Data Dampak Bencana (BNPB – Per 3 Desember 2025, 15.33 WIB)

1. Data Korban

2. Korban Meninggal per Wilayah

3. Jumlah Warga Terdampak

4. Data Pengungsi

5. Kerusakan Rumah

BNPB juga merinci kerusakan fisik berupa rumah warga dan fasilitas publik. Lebih dari 3.600 unit rumah mengalami rusak berat, sementara 2.100 unit mengalami kerusakan sedang. Sekitar 4.900 unit lainnya dilaporkan rusak ringan. Kerusakan sarana pendidikan, rumah ibadah, dan jembatan juga terjadi di banyak titik.

Foto udara yang dirilis menunjukkan skala kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Tamiang yang mengalami banjir bandang sejak 26 November. Ribuan rumah warga hancur, dan lebih dari 206.000 jiwa harus mengungsi akibat terjangan air dan material kayu.

Para ahli menyebut bahwa rangkaian bencana ini menjadi alarm keras terkait rapuhnya ekosistem hutan di kawasan Sumatra. Dalam laporan terpisah, BNPB menilai bahwa tingginya intensitas hujan hanyalah salah satu pemicu awal dari akumulasi kerusakan ekologis yang sudah berlangsung lama.

Menurut Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, bencana tersebut merupakan cerminan kerusakan bentang alam di hulu. Ia menyebut curah hujan ekstrem yang dipengaruhi dinamika atmosfer dan pembentukan Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka hanya memantik kondisi yang sudah lemah.

“Hutan yang seharusnya menjadi benteng air kini tidak lagi bekerja optimal,” ujarnya. Menurut Hatma, hilangnya fungsi intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi membuat air hujan langsung berubah menjadi limpasan permukaan yang meluncur ke sungai membawa material besar.

Ia memaparkan bahwa di banyak daerah, deforestasi telah menghilangkan kemampuan DAS dalam menahan air hujan. Di Aceh, kehilangan tutupan hutan mencapai lebih dari 700.000 hektare dalam tiga dekade. Sementara itu, Sumatra Utara hanya menyisakan sekitar 29 persen hutan yang kini terfragmentasi.

Ekosistem Batang Toru yang sangat penting bagi keseimbangan hidrologis juga tertekan oleh penebangan liar dan ekspansi perkebunan. Di Sumatra Barat, hilangnya lebih dari 740.000 hektare hutan primer dan sekunder sejak 2001 membuat kawasan Bukit Barisan menjadi sangat rentan.

Hatma menegaskan bahwa banjir bandang akhir November 2025 adalah “cermin dari akumulasi kerusakan panjang”. Ia menyebut setiap hujan deras kini membawa risiko bencana besar karena air tidak lagi tertahan di hulu, tetapi langsung menghantam kawasan hilir.

Menurutnya, upaya mitigasi tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur semata. Perlindungan hutan, penguatan konservasi DAS, penghentian deforestasi, dan rehabilitasi lahan kritis harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan pemerintah daerah. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, sehingga tindakan cepat dan preventif harus disiapkan secara sistematis.

“Jika hubungan manusia dan alam tetap timpang, bencana seperti ini akan terus berulang,” ujarnya dalam penutup.