Konflik Israel-Lebanon Memanas, Netanyahu Tak Ingin Timur Tengah Damai

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah eskalasi militer antara Israel dan Lebanon memasuki fase yang lebih serius. Situasi ini dinilai bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang kompleks.

Serangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran luas, terutama karena dampaknya yang meluas hingga ke ranah politik dan kemanusiaan.

Presiden Pusat Studi Timur Tengah sekaligus akademisi dari Universitas HSE Moskow, Murad Sadygzade, menilai langkah militer Israel telah melampaui tujuan taktis.

Menurutnya, operasi di Lebanon selatan tidak hanya ditujukan untuk melemahkan Hezbollah, tetapi juga untuk membentuk ulang realitas militer dan politik di kawasan tersebut.

“Ini bukan sekadar operasi penahanan, tetapi proyek jangka panjang,” ujarnya dalam analisis yang dikutip Rabu (15/4/2026).

Eskalasi konflik disebut mulai meningkat sejak awal Maret, ketika Hizbullah merespons serangan yang terkait dengan Iran. Respons tersebut kemudian dibalas Israel dengan serangan udara besar-besaran.

Tak berhenti di udara, operasi darat juga diperluas ke wilayah Lebanon selatan, menandai perubahan signifikan dalam pola konflik.

Pemerintah Israel bahkan secara terbuka menyampaikan rencana pembentukan “zona keamanan” hingga Sungai Litani, wilayah yang mencakup hampir 10 persen teritori Lebanon.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut turut mendorong perluasan area tersebut sebagai bagian dari strategi keamanan nasional.

Pernyataan serupa juga datang dari Menteri Keuangan Israel, yang menyinggung kemungkinan perubahan batas wilayah hingga Sungai Litani.

Menurut Sadygzade, pernyataan para pejabat ini memperkuat dugaan adanya agenda teritorial terselubung.

“Ketika militer menghancurkan desa dan pejabat bicara soal perbatasan baru, itu bukan lagi sekadar operasi militer,” tegasnya.

Puncak eskalasi terjadi pada 8 April, saat Israel melancarkan serangan besar yang diklaim menyasar lebih dari 100 target Hizbullah di Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan.

Namun data dari otoritas Lebanon menunjukkan dampak yang jauh lebih luas, dengan ratusan korban jiwa dan ribuan luka-luka.

Selain itu, lebih dari satu juta warga dilaporkan mengungsi akibat intensitas serangan yang meningkat tajam.

Situasi ini memicu perhatian dunia internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menilai serangan tersebut memperburuk peluang gencatan senjata.

Dalam analisisnya, Sadygzade juga menyoroti faktor politik domestik di Israel sebagai salah satu pendorong konflik.

Ia menilai perang menjadi instrumen penting bagi Netanyahu untuk mempertahankan stabilitas politik di dalam negeri.

Tanpa konflik, tekanan terhadap pemerintah berpotensi meningkat, terutama terkait evaluasi kebijakan dan tuntutan akuntabilitas.

Di sisi lain, Hizbullah menghadapi tekanan ganda, baik dari serangan militer Israel maupun dari pemerintah Lebanon sendiri.

Meski demikian, kelompok tersebut masih mampu melakukan serangan balasan berupa roket dan drone.

Konflik ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan dinamika regional yang lebih luas.

Iran, misalnya, mendorong agar isu Lebanon masuk dalam kerangka negosiasi dengan Amerika Serikat, namun hal itu ditolak Israel.

Penolakan tersebut dinilai sebagai upaya mempertahankan kebebasan operasi militer di kawasan.

Sadygzade menyimpulkan bahwa konflik ini telah berkembang menjadi proyek geopolitik jangka panjang.

Menurutnya, kombinasi kepentingan teritorial, tekanan politik domestik, dan dinamika regional membuat peluang perdamaian semakin kecil.

“Selama logika ini bertahan, konflik berkepanjangan hampir tak terhindarkan,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah masih menghadapi ketidakpastian tinggi, dengan dampak yang tidak hanya dirasakan secara regional, tetapi juga global.