Hari Ini KDM Sayembara Tangkap Pelaku Kejahatan Siapkan Hadiah Rp50 Juta, Ini Syarat dan Aturannya

BANDUNG, JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menggulirkan gagasan yang menarik perhatian publik dalam upaya menekan angka kejahatan jalanan. Dedi menegaskan hadiah dalam sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan berasal dari dana pribadinya, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sayembara tersebut disiapkan untuk mendorong masyarakat ikut berperan dalam menjaga keamanan ruang publik. Namun, Dedi menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi. Warga yang menangkap pelaku tidak boleh melakukan penganiayaan atau main hakim sendiri.

Pernyataan terbaru itu disampaikan Dedi Mulyadi seusai menghadiri Apel Siaga Pilah Sampah di Sport Center Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026).

Gagasan tersebut menjadi perhatian karena nilai hadiah yang disiapkan cukup besar, yakni mulai Rp5 juta hingga Rp50 juta, tergantung jenis dan kasus kejahatan yang berhasil diungkap melalui partisipasi masyarakat.

Fakta Terbaru: Hadiah Sayembara Berasal dari Kantong Pribadi Dedi

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa hadiah sayembara tersebut murni menggunakan uang pribadi. Ia menyebut pemberian apresiasi merupakan pendekatan yang menurutnya sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Menurut Dedi, penghargaan dapat menjadi salah satu pemicu motivasi seseorang untuk melakukan tindakan positif.

“Tradisi masyarakat kita adalah tradisi apresiasi. Seperti di sekolah, siswa akan lebih rajin belajar jika ada pemeringkatan atau apresiasi,” ujar Dedi.

Ia menilai pola yang sama dapat diterapkan dalam menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton ketika menemukan tindak kejahatan, tetapi ikut berperan dengan cara yang aman dan sesuai hukum.

Namun, keterlibatan masyarakat tersebut bukan berarti warga diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku.

Dibongkar! Ini Tujuan Dedi Mulyadi Buat Sayembara Tangkap Begal

Dedi menyebut terdapat dua tujuan utama dari sayembara tersebut.

Pertama, mendorong masyarakat membantu kepolisian menekan angka kejahatan jalanan. Kedua, mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri yang dapat berujung pada kekerasan dan bahkan kematian.

Menurut Dedi, masyarakat cukup mengamankan atau menangkap pelaku kemudian menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

“Daripada pelaku kejahatan dihakimi massa hingga kehilangan nyawa, lebih baik diserahkan kepada pihak berwajib,” kata Dedi.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk membangun pola baru dalam menghadapi kejahatan jalanan, yakni masyarakat berperan aktif tetapi tetap menyerahkan proses hukum kepada kepolisian.

Hadiah Rp5 Juta hingga Rp50 Juta untuk Pelaku Kejahatan

Dedi menyebut hadiah yang disiapkan bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta.

Sayembara tersebut menyasar warga yang berhasil membantu menangkap pelaku pencurian, pencopetan, maupun pembegalan.

Meski demikian, hadiah tidak otomatis diberikan setiap kali warga mengamankan seseorang yang diduga melakukan kejahatan.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar apresiasi dapat diberikan.

Syarat Utama: Pelaku Tidak Boleh Babak Belur

Dedi memberikan penekanan khusus terkait kondisi orang yang ditangkap warga.

Pelaku harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tidak boleh mengalami penganiayaan.

“Pelaku kejahatan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tidak boleh dalam keadaan babak belur,” tegas Dedi.

Ia menyebut luka ringan yang terjadi dalam proses penangkapan masih dapat dipahami. Namun, tindakan kekerasan yang dilakukan setelah pelaku berhasil diamankan tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, pemberian hadiah juga tidak langsung dilakukan setelah seseorang diamankan.

Menurut Dedi, apresiasi baru diberikan setelah kasus tersebut memenuhi kualifikasi hukum dan orang yang diamankan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Artinya, status hukum seseorang tetap menjadi bagian penting dalam menentukan apakah hadiah dapat diberikan.

Kapolda Jabar Dukung, tetapi Polisi Tak Dapat Hadiah

Gagasan Dedi Mulyadi mendapat respons positif dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Pipit menilai sayembara tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

“Kami menyambut baik inisiatif Bapak Gubernur yang memiliki keinginan kuat untuk memberikan motivasi kepada seluruh warga agar berpartisipasi menjaga Kamtibmas di lingkungannya masing-masing,” ujar Pipit.

Namun, Kapolda Jabar menegaskan sayembara tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat sipil.

Bagi polisi, menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan merupakan tugas pokok sehingga tidak memerlukan hadiah.

“Untuk kepolisian tidak ada sayembara, karena memberantas kejahatan dan melakukan penegakan hukum sudah menjadi tanggung jawab serta tugas pokok kami,” tegas Pipit.

Penyebab Main Hakim Sendiri Harus Dihentikan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam gagasan sayembara tersebut adalah potensi tindakan main hakim sendiri.

Ketika masyarakat menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses berikutnya tetap harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Hal ini penting karena seseorang belum dapat dianggap bersalah sebelum proses hukum membuktikan perbuatannya.

Pipit juga mengingatkan warga agar tidak melakukan tindakan persekusi atau kekerasan terhadap pelaku.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak melakukan pembelaan diri apabila menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan.

Namun, tindakan tersebut harus dibedakan dari aksi balas dendam atau penganiayaan terhadap orang yang sudah berhasil diamankan.

Patroli di Jawa Barat Kini Diperkuat

Dedi mengatakan wacana sayembara tersebut juga diikuti dengan peningkatan sinergi pengamanan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kepolisian.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan terus dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan.

Patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan juga semakin diperkuat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa sayembara bukan satu-satunya pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kriminalitas.

Penguatan patroli, respons cepat polisi, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Barat.

Terbaru: Polisi Siapkan Pengawalan Warga Pulang Larut Malam

Selain meminta masyarakat tidak main hakim sendiri, Kapolda Jabar juga menyampaikan layanan pengamanan bagi warga yang harus beraktivitas hingga larut malam.

Pipit mengatakan warga yang merasa khawatir ketika harus pulang pada malam hari dapat menghubungi kepolisian terdekat.

Ia bahkan telah memerintahkan jajarannya untuk merespons laporan tersebut dan memberikan pengamanan apabila diperlukan.

“Apabila ada warga yang ingin pulang namun sudah terlalu malam dan merasa ketakutan, tolong laporkan dan berikan informasi kepada kepolisian terdekat,” ujar Pipit.

Kebijakan tersebut menjadi bentuk pendekatan preventif agar masyarakat tidak merasa sendirian ketika menghadapi situasi yang dianggap rawan.

Jawa Barat Dorong Keamanan Berbasis Kolaborasi

Gagasan hadiah bagi warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan menjadi pendekatan yang tidak biasa dalam penanganan keamanan masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat menjadi pemicu partisipasi warga. Namun di sisi lain, mekanisme pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip hukum dan keselamatan.

Penegasan bahwa hadiah menggunakan dana pribadi Dedi Mulyadi juga menjadi poin penting karena program tersebut tidak menggunakan APBD Jawa Barat berdasarkan keterangan yang disampaikan gubernur.

Sementara itu, kepolisian tetap menjadi institusi utama dalam proses penegakan hukum.

Masyarakat dapat membantu memberikan informasi, mencegah tindak kejahatan, atau mengamankan pelaku dalam kondisi yang memungkinkan. Setelah itu, kewenangan penanganan perkara tetap berada di tangan aparat penegak hukum.

Dengan kombinasi partisipasi masyarakat, patroli kepolisian, koordinasi pemerintah daerah, serta penegakan hukum yang profesional, Jawa Barat berupaya menekan kriminalitas sekaligus menjaga ruang publik tetap aman.

Pada akhirnya, pesan utama dari gagasan tersebut bukan sekadar soal hadiah hingga Rp50 juta. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat dapat ikut menjaga lingkungan tanpa berubah menjadi pelaku kekerasan baru.