Gubernur Rudy Mas’ud Beli Kursi Pijat Rp125 Juta Disorot, Ini Tunjang Kerja Karena Nyupir Sendiri

Kalimantan Timur — Polemik pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan publik. Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi terkait belanja tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media, Rudy menegaskan bahwa pengadaan kursi pijat itu merupakan bagian dari fasilitas resmi pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya dalam anggaran.

Menurutnya, fasilitas tersebut digunakan sebagai penunjang kesehatan, terutama untuk membantu pemulihan kondisi fisik setelah menjalani aktivitas dinas yang padat dan melelahkan.

Rudy menggambarkan tingginya intensitas kerja sebagai kepala daerah di wilayah yang luas seperti Kalimantan Timur. Ia menyebut perjalanan dinas kerap dilakukan sejak dini hari hingga larut malam.

“Kami kalau jalan, matahari belum terbit sudah berangkat, matahari sudah tenggelam pun belum sampai,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam banyak kesempatan, dirinya memilih mengemudi sendiri saat melakukan kunjungan ke pelosok daerah.

“Mungkin staf kasihan melihat saya, bawa mobil sendiri keliling Kaltim ribuan kilometer,” tambahnya.

Gubernur menekankan bahwa pengadaan kursi pijat tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan sudah melalui proses perencanaan anggaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Fasilitas itu, kata dia, dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran pejabat publik agar tetap optimal dalam menjalankan tugas, terutama dengan beban kerja dan mobilitas tinggi di lapangan.

Meski telah dijelaskan sebagai fasilitas penunjang kesehatan, pengadaan kursi pijat dengan nilai cukup besar itu tetap menuai perhatian dan kritik dari publik.

Sejumlah pihak menilai penggunaan anggaran daerah perlu lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh belanja telah melalui mekanisme yang berlaku.

Isu ini pun menjadi perbincangan luas, sekaligus membuka diskusi mengenai transparansi dan prioritas penggunaan anggaran di tingkat daerah.