DPRD Soroti Pengadaan 72 Mobil Listrik Pemkot Bekasi di Tengah Krisis Armada Kebersihan

KOTA BEKASI — Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengadakan 72 unit mobil listrik untuk 23 OPD kembali memicu perdebatan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/11/2025). Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, menyampaikan kritik tegas terhadap langkah tersebut yang dinilai tidak tepat prioritasnya.

Dalam forum resmi itu, Nawal menilai pengadaan kendaraan listrik tidak sejalan dengan kondisi aktual di lapangan. Ia menjelaskan bahwa armada pengangkut sampah di sejumlah wilayah masih sangat terbatas dan membutuhkan perhatian mendesak.

Menurutnya, persoalan sampah telah masuk kategori gawat. “Kita bicara soal kebutuhan dasar masyarakat. Sampah hari ini sudah dalam situasi genting,” ujarnya dalam rapat.

Nawal menegaskan kembali bahwa pembelian ataupun penyewaan mobil listrik belum layak dilakukan sebelum kebutuhan operasional kebersihan dipenuhi. Ia mengingatkan bahwa sikap tersebut sebenarnya sudah ia sampaikan sejak pembahasan anggaran.

“Di rapat Banggar saya sudah menyampaikan bahwa kami menolak pembelian mobil dinas apa pun sebelum kendaraan penunjang kebersihan kota Bekasi, termasuk bak sampah, dibeli terlebih dahulu,” katanya menegaskan.

Ia menilai keputusan pengadaan ini menunjukkan ketidaksinkronan antara prioritas anggaran dan kebutuhan publik. Menurutnya, Pemkot Bekasi seharusnya memprioritaskan perbaikan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, Nawal juga mempertanyakan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus Sampah DPRD. Ia menilai rekomendasi pansus belum dijalankan secara optimal oleh Pemkot.

“Pansus itu dibuat bukan formalitas. Itu instrumen pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, program kebersihan kita hanya berjalan parsial,” ujarnya.

Ia kemudian membuka intervensinya dengan sapaan hormat. “Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta seluruh jajaran. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan,” ungkapnya.

Nawal kembali menggarisbawahi bahwa pembelian mobil listrik belum menjadi urgensi saat ini. Ia menilai bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas utama.

“Untuk apa dipansuskan tentang sampah kalau kita tidak fokus dengan perangkat pembersihan?” ucapnya, menyoroti inkonsistensi arah kebijakan.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi lapangan menunjukkan banyak bak sampah dan armada angkut yang sudah tidak layak pakai. Situasi tersebut sering kali menghambat layanan kebersihan di berbagai kecamatan.

Nawal mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu sederhana. Ia menyebut ancaman kesehatan dan lingkungan dapat semakin besar jika tidak ada kebijakan yang tepat sasaran.

Ia juga menyinggung pesan Wakil Wali Kota dalam rapat sebelumnya mengenai pemanfaatan APBD. “Tadi Pak Wakil sampaikan, anggaran harus berguna bagi rakyat Kota Bekasi. Itu harus kita pegang bersama,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Nawal berharap Pemkot mempertimbangkan kembali keputusan pengadaan mobil listrik. Ia meminta agar kebijakan diarahkan sesuai kebutuhan paling mendesak masyarakat.

“Saya kira itu saja pendapat saya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta jajaran,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bekasi belum memberikan keterangan lengkap mengenai alasan pengadaan kendaraan listrik dilakukan bersamaan dengan minimnya armada kebersihan.

Sejumlah pegiat lingkungan di Kota Bekasi turut memberikan pendapat. Mereka menyebut bahwa kritik yang disampaikan Nawal sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan sampah lebih serius.

Pengadaan mobil listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi energi diperkirakan akan menjadi agenda lanjutan dalam pembahasan antara DPRD dan Pemkot.

Dengan mengemukanya kritik ini, dinamika pembahasan anggaran di Kota Bekasi diprediksi semakin menghangat, terutama dalam penentuan skala prioritas pembangunan dan layanan publik. (Adv)