Dialog dengan Komnas HAM RI, Wawali Harris Bobihoe Tegaskan Kota Bekasi Siap Menjadi Kota HAM
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, saat menerima kunjungan dan berdialog bersama para Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di ruang kerjanya, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi bersama Komnas HAM RI membahas langkah strategis dalam mendorong implementasi nilai-nilai HAM di berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan, Kota Bekasi memiliki kesiapan untuk menjadi Kota HAM yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.
"Kota Bekasi siap menjadi Kota HAM yang ideal untuk mewujudkan kota yang semakin nyaman dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Harris Bobihoe.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Komnas HAM RI bersama Pemerintah Kota Bekasi akan menyelenggarakan Pelatihan Kota HAM yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aktivis masyarakat sipil di Kota Bekasi.
Pelatihan ini bertujuan memberikan ruang pembelajaran bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip HAM sekaligus memperkuat implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Abdul Harris Semendawai, menjelaskan bahwa Kota Bekasi memiliki modal yang kuat untuk mewujudkan Kota HAM karena telah memiliki berbagai inisiatif yang mendukung pembangunan berbasis hak asasi manusia.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah, birokrasi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam membangun kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan HAM.
"Komitmen yang sudah ada baik dari pemerintah, birokrasi maupun masyarakat sipil merupakan modal besar untuk membangun kesepahaman bersama dalam mewujudkan Kota HAM," katanya.
Selain itu, Komnas HAM juga mendorong adanya pemetaan berbagai persoalan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi agar dapat disusun kebijakan yang tepat dalam mendukung terwujudnya Kota HAM.
Berbagai program yang telah berjalan, seperti Kota Layak Anak, transparansi pelayanan publik, serta berbagai inisiatif sosial lainnya dinilai dapat menjadi bagian penting dalam penguatan konsep Kota HAM di Kota Bekasi.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap tercipta kesepahaman yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Komnas HAM, dan masyarakat dalam membangun kota yang inklusif, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga Kota Bekasi.
Baca Juga
Komentar