Bandung Perkuat Ketahanan Pangan, 46 ATM Beras Disiapkan untuk Warga Kurang Mampu

KOTA BANDUNG — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memastikan stok beras di wilayah Kota Bandung dalam kondisi aman meski harga di pasar masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepastian tersebut disampaikan setelah dilakukan pemantauan di sejumlah pasar tradisional, ritel modern, hingga gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan pemerintah terus melakukan langkah stabilisasi pasokan dan harga beras melalui berbagai program bantuan pangan yang menyasar masyarakat rentan dan keluarga kurang mampu.

Menurutnya, Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional saat ini tengah menyalurkan bantuan pangan kepada 146.232 keluarga penerima manfaat di Kota Bandung. Bantuan tersebut berupa beras medium 10 kilogram dan minyak goreng dua liter setiap bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

“Stok beras di Kota Bandung masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat intervensi melalui berbagai program bantuan pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Gin Gin.

Selain bantuan pusat, Pemerintah Kota Bandung melalui DKPP juga menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 131,3 ton pada tahun 2026. Cadangan pangan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung Program ATM Beras bagi masyarakat miskin di luar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program ATM Beras akan menyasar sekitar 2.000 kepala keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap penerima manfaat akan memperoleh beras premium 10 kilogram setiap bulan selama satu tahun melalui fasilitas ATM Beras yang telah disiapkan pemerintah.

Saat ini, Kota Bandung memiliki total 46 unit ATM Beras, terdiri dari 40 unit milik Pemerintah Kota Bandung dan enam unit milik Baznas Kota Bandung. Sebanyak 26 unit ATM Beras juga mendapat dukungan pasokan dari Baznas Kota Bandung dengan total penerima manfaat mencapai 1.950 kepala keluarga.

Tidak hanya itu, DKPP Kota Bandung juga akan meluncurkan Program Pangersa sebagai upaya penanganan daerah rentan rawan pangan dan stunting. Program ini menyasar 1.832 kepala keluarga miskin di luar penerima BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Melalui Program Pangersa, penerima manfaat akan memperoleh bantuan pangan berupa lima kilogram beras premium, satu ekor ayam, satu kilogram ikan lele, satu kilogram telur, serta sayuran yang akan disalurkan dua kali dalam setahun.

DKPP Kota Bandung juga terus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang tahun 2026 sebanyak 44 kali di berbagai wilayah Kota Bandung. Program tersebut didukung APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, Badan Pangan Nasional, hingga dana CSR BUMN.

Dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, termasuk beras SPHP kualitas medium kemasan lima kilogram hasil kerja sama dengan Perum Bulog.

Pemerintah Kota Bandung berharap berbagai langkah intervensi tersebut mampu menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan harga beras, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.