Arah Baru Aparatur Bekasi 2026, Tri Adhianto: Pelayanan Harus Cepat dan Responsif

KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan arah pembenahan aparatur pemerintahan pada tahun 2026 akan difokuskan pada pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan berpihak pada warga. Penegasan tersebut disampaikan Tri saat memberikan keterangan terkait evaluasi kinerja perangkat daerah, seiring masih besarnya harapan masyarakat terhadap layanan yang lebih efisien dan terbuka.

Hal tersebut disampaikan Tri Adhianto saat menjawab pertanyaan mengenai bentuk aparat yang diharapkan dalam mendukung pembangunan Kota Bekasi ke depan. Ia menyebut, berbagai langkah konkret sejatinya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Tri, upaya tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, penanganan kemacetan, pengendalian banjir, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Sudah banyak yang kita lakukan. Dari seluruh OPD, mulai dari pelayanan publik, penanggulangan kemacetan, banjir, sampai pendidikan dan kesehatan,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, capaian-capaian tersebut bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kolaborasi yang utuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bekasi.

Sinergi lintas level pemerintahan itu dinilai menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkotaan yang kompleks dan terus berkembang.

Meski demikian, Tri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri. Ia mengakui masih banyak harapan, impian, dan cita-cita masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud.

Ke depan, aparatur dituntut untuk bekerja lebih cepat dalam merespons kebutuhan warga, lebih efisien dalam penggunaan anggaran, serta lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi.

Selain itu, Tri menekankan pentingnya aparatur yang informatif, terbuka, dan mampu menjelaskan kepada publik apa yang sedang dan telah dikerjakan pemerintah.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari fisik dan angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan didengar.

“Yang kita dorong adalah bagaimana masyarakat benar-benar didengar apa yang menjadi harapannya,” tegasnya.

Ia menyebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting agar arah pembangunan tidak berjalan sepihak, melainkan sesuai dengan kebutuhan riil warga Kota Bekasi.

Tri juga menekankan bahwa perubahan pola kerja aparatur akan menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan di tahun 2026.

Aparatur, kata dia, harus mampu bekerja lintas sektor, lintas kewenangan, dan tidak terjebak pada pola kerja birokratis yang kaku.

Dalam konteks pelayanan publik, ia berharap aparatur semakin dekat dengan masyarakat dan hadir sebagai solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi.

Tri menilai, tantangan kota besar seperti Bekasi membutuhkan aparatur yang responsif, profesional, dan memiliki empati sosial yang kuat.

Ia memastikan bahwa seluruh proses pembenahan aparatur akan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Proses pembangunan ke depan harus lebih banyak mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan warga,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, Tri optimistis Kota Bekasi dapat melangkah lebih maju, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa reformasi aparatur bukan sekadar kebijakan, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani dan berpihak pada masyarakat.