Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Temui Massa Aksi, Tegaskan Bekasi Anti Anarkis dan Anti Korupsi

Pena Insight

KOTA BEKASI, 1 September 2025 – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, turun langsung menemui massa aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Senin siang (1/9). Kehadiran pimpinan daerah ini didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat tanpa jarak.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib meski digelar di tengah jalan utama depan kantor DPRD. Dalam pertemuan terbuka itu, Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa menyuarakan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Aspirasi masyarakat, kata dia, tidak akan diabaikan, tetapi ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Suara rakyat tidak boleh diabaikan. Dari suara itulah lahir kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pemerintah hadir bukan untuk menjaga jarak, melainkan untuk berjalan beriringan dengan warganya,” ujar Tri Adhianto dalam dialog dengan massa aksi.

Tri menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk menjaga integritas dan keamanan sosial di Kota Bekasi. Dalam kesempatan itu pula, ia mendeklarasikan tekad bersama menjadikan Bekasi sebagai “Kota Anti Anarkis” sekaligus “Kota Anti Korupsi”, sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain menyerap aspirasi, Wali Kota Bekasi juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak. Ia menekankan bahwa unjuk rasa harus menjadi teladan bahwa aspirasi bisa disampaikan secara damai dan bermartabat, tanpa harus merusak harmoni kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang menyuarakan pendapat dengan tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dikumpulkan akan diteruskan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Menurut Abdul Harris, keteraturan aksi menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. “Kami menghargai cara masyarakat Bekasi yang memilih damai, tidak terprovokasi, dan fokus pada substansi aspirasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Tri Adhianto tetap mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terhasut. Ia menilai kericuhan yang sempat terjadi pada malam sebelumnya bukanlah murni dari warga Bekasi, melainkan adanya provokasi dari pihak luar yang ingin memecah belah persatuan.
​​​​​​​

“Bekasi adalah rumah kita bersama. Mari jaga ketenangan, keamanan, dan persatuan di kota ini. Jangan biarkan provokasi memecah kebersamaan yang telah kita bangun bersama,” tegas Tri dalam penutup pernyataannya.

Dengan momentum ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus berpartisipasi menjaga stabilitas, sekaligus memperkuat peran warga dalam mendorong terciptanya tata pemerintahan yang transparan, bersih, dan berpihak pada rakyat.