Update Korupsi MBG Makin Panas, Sony Sonjaya Klaim Ada Tokoh Besar Eksekutif dan Legislatif Terlibat

JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru yang berpotensi mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain di luar para tersangka yang telah diumumkan Kejaksaan Agung.

Perkembangan terbaru muncul setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesediaannya menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.

Langkah Sony Sonjaya dinilai menjadi salah satu titik penting dalam proses penyidikan kasus yang kini menjadi perhatian nasional. Pasalnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan di berbagai daerah.

Pernyataan kesiapan menjadi Justice Collaborator disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti. Menurut dia, komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan lisan, tetapi telah dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung.

"Kami sudah menyampaikan dalam pemeriksaan bahwa klien kami siap menjadi Justice Collaborator dan membantu penyidik mengungkap seluruh fakta yang diketahuinya," ujar Krisna.

Penyidikan Berpotensi Meluas

Kesiapan Sony untuk bekerja sama dengan penyidik memunculkan spekulasi bahwa perkara yang saat ini menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional belum sepenuhnya terungkap.

Menurut kuasa hukum, Sony meyakini masih terdapat sejumlah pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Meski belum mengungkap identitas secara terbuka, Krisna menyebut informasi yang dimiliki kliennya mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah tokoh yang berasal dari lingkungan eksekutif maupun legislatif.

Informasi tersebut, kata dia, akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan apabila permohonan Justice Collaborator nantinya diterima.

"Kami tidak bisa menyampaikan nama-namanya sekarang karena itu bagian dari materi penyidikan. Namun yang jelas, klien kami siap menjelaskan seluruh konstruksi perkara yang diketahuinya," katanya.

Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik mengingat besarnya anggaran yang dikelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Program yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia itu selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Tiga Mantan Pimpinan BGN Jadi Tersangka

Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan unsur pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Ketiganya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Ketiga tersangka resmi ditahan pada Rabu (3/6/2026) setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik JAM Pidsus.

Saat digiring menuju kendaraan tahanan, ketiganya tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas Kejaksaan Agung.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Penyidik menduga terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Dugaan Penyimpangan di SPPG

Fokus penyidikan saat ini mengarah pada tata kelola pembangunan dan penunjukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SPPG merupakan unit pelaksana yang menjadi ujung tombak distribusi dan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat program di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, SPPG memiliki fungsi strategis mulai dari pengelolaan bahan pangan, distribusi makanan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Penyidik menduga terdapat praktik pengaturan dalam penunjukan mitra maupun pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Selain itu, penyidik juga tengah mendalami dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi selama proses pelaksanaan program berlangsung.

Meski demikian, Kejaksaan Agung belum membeberkan secara rinci nilai kerugian negara yang diduga muncul dalam perkara tersebut.

Justice Collaborator Bisa Jadi Kunci

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, status Justice Collaborator memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang melibatkan banyak pihak.

Seseorang yang berstatus Justice Collaborator pada dasarnya merupakan pelaku yang turut terlibat dalam suatu perkara, tetapi bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.

Namun status tersebut tidak diberikan secara otomatis.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap kualitas informasi yang diberikan, relevansi keterangan dengan perkara yang ditangani, serta sejauh mana informasi tersebut mampu membantu pengungkapan fakta hukum.

Selain itu, keterangan yang diberikan juga harus didukung alat bukti lain agar dapat digunakan sebagai dasar pengembangan perkara.

Karena itu, permohonan Justice Collaborator yang diajukan Sony Sonjaya masih akan melalui proses evaluasi oleh aparat penegak hukum.

Apabila diterima, maka keterangannya berpotensi menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain.

Program Strategis yang Menjadi Sorotan

Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini diposisikan sebagai program strategis nasional.

Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia.

Karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka dampaknya tidak hanya menyentuh aspek keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya.

Publik Menunggu Pengembangan Kasus

Pernyataan Sony Sonjaya yang siap menjadi Justice Collaborator kini menjadi perhatian publik dan pengamat hukum.

Banyak pihak menilai langkah tersebut dapat mempercepat pengungkapan perkara apabila informasi yang diberikan benar-benar mampu membuka keterlibatan pihak lain yang selama ini belum tersentuh penyidikan.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum memberikan sinyal mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru.

Namun dengan adanya komitmen Sony untuk bekerja sama, peluang pengembangan perkara dinilai semakin terbuka.

Publik kini menunggu langkah lanjutan penyidik dalam mengurai dugaan penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Jika seluruh fakta berhasil diungkap secara transparan, kasus ini bukan hanya menjadi momentum penegakan hukum, tetapi juga menjadi pengingat penting bahwa setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dikelola dengan integritas dan akuntabilitas tinggi.​​​​​​​