Tuntutan 7 Tahun untuk Tom Lembong Dinilai Berlebihan, Tak Terbukti Nikmati Hasil Korupsi

Pena Insight

Jakarta, 7 Juli 2025 — Tuntutan hukuman penjara selama tujuh tahun terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong memicu perdebatan di ruang publik. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyebut tuntutan tersebut tidak seimbang, karena tidak ada bukti bahwa Tom menikmati hasil dari dugaan korupsi importasi gula yang dituduhkan kepadanya.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (4/7/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tom Lembong terlibat secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi terkait importasi gula. Jaksa menuntut pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp750 juta, subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai Tom tidak menunjukkan rasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” ujar Jaksa saat membacakan hal-hal yang memberatkan tuntutan.

Yudi Purnomo menegaskan bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak ditemukan adanya aliran dana ke rekening Tom Lembong. "JPU tidak bisa membuktikan bahwa Tom menikmati hasil korupsi, sehingga tuntutan tujuh tahun penjara terlalu berat," ujarnya. Menurut Yudi, vonis yang adil harus didasarkan pada bukti dan proporsionalitas peran terdakwa.

Meskipun dituntut berat, Jaksa mengakui bahwa Tom Lembong belum pernah terlibat kasus pidana sebelumnya. Sebagai mantan pejabat publik dan pelaku reformasi ekonomi, integritas Tom selama menjabat patut menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Sejumlah pengamat hukum menilai strategi Jaksa dalam menuntut Tom terlalu berorientasi pada pencitraan pemberantasan korupsi, tanpa mempertimbangkan konteks dan keterlibatan aktual terdakwa. “Menyeret nama besar tanpa bukti kuat hanya akan merusak kredibilitas proses hukum,” ujar seorang analis hukum dari UIN Jakarta.

Kasus ini juga dinilai memiliki dampak politik, mengingat Tom Lembong merupakan figur penting dalam pemerintahan sebelumnya dan dikenal luas di dunia internasional sebagai ekonom reformis. Tuduhan korupsi, apalagi jika tidak terbukti secara materiil, bisa mencederai reputasi pribadi maupun institusional.

Publik berharap majelis hakim mempertimbangkan semua aspek secara objektif dan menjatuhkan putusan yang adil. Pengadilan yang transparan dan tidak berpihak akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hingga berita ini diturunkan, proses hukum terhadap Tom Lembong masih berjalan dan belum memasuki tahap pembacaan putusan. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menahan diri dari spekulasi politik.