Tri Adhianto Pastikan 385 PPPK Tahap II Dilantik 1 Oktober, Dorong Profesionalisme ASN

Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan bahwa proses pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II akan segera dilaksanakan pada 1 Oktober 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Tri saat memimpin apel pagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Senin (29/9/2025).

Dalam arahannya, Tri menegaskan bahwa seluruh peserta PPPK yang akan dilantik telah melalui proses seleksi ketat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para peserta juga telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai dasar hukum resmi untuk menjalankan tugas pemerintahan.

“Alhamdulillah, seluruh proses seleksi PPPK tahap II telah kita tuntaskan. Mereka yang lolos kini memiliki dasar hukum pengangkatan yang sah. InsyaAllah, pelantikan akan kita laksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025,” ujar Tri Adhianto di hadapan peserta apel.

Pelantikan tersebut akan digelar di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi dan diikuti oleh 385 pegawai PPPK. Acara ini menjadi bagian dari kelanjutan rekrutmen tenaga kerja kontrak (TKK) yang telah mengikuti seleksi pada Mei 2025 lalu. Proses ini juga menjadi bagian dari strategi Pemkot Bekasi memperkuat kapasitas birokrasi daerah.

Tri menekankan bahwa pelantikan PPPK ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan langkah penting dalam memperkuat struktur aparatur pemerintah agar lebih profesional, kompeten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Harapan saya, para PPPK yang dilantik nanti bisa menjadi garda terdepan pelayanan publik dan membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Segala proses penganggaran juga telah kita siapkan, sehingga pelantikan bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” tambahnya.

Menurut Tri, kebijakan rekrutmen PPPK Tahap II ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat sistem birokrasi berbasis kompetensi. Pemkot Bekasi ingin memastikan bahwa setiap pegawai yang dilantik memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk melayani masyarakat secara optimal.
​​​​​​​

Selain aspek administratif, Pemkot Bekasi juga menyiapkan pendampingan teknis bagi pegawai PPPK yang baru dilantik. Program pendampingan ini mencakup pelatihan dasar birokrasi, etika pelayanan publik, serta penguatan kompetensi teknis sesuai bidang kerja masing-masing.

Tri Adhianto juga menyoroti pentingnya transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh semangat, kedisiplinan, dan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

“Birokrasi kita harus gesit, transparan, dan adaptif. Para PPPK ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing,” tegas Tri.

Dalam konteks nasional, kebijakan pengangkatan PPPK merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan tenaga ASN dan memastikan distribusi pegawai yang lebih merata. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam implementasinya, termasuk dalam hal penganggaran dan pembinaan.

Pemkot Bekasi sendiri menjadi salah satu daerah dengan tingkat rekrutmen PPPK yang cukup tinggi di Jawa Barat. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan tenaga profesional di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.

Tri juga mengingatkan seluruh aparatur yang akan dilantik untuk menjaga integritas, menjunjung tinggi etika kerja, dan terus belajar agar mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat kota.

“ASN dan PPPK bukan hanya status, tapi amanah. Kita ingin seluruh aparatur bekerja dengan hati, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi,” ungkapnya.

Langkah ini juga mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat kebijakan publik. Mereka menilai keberhasilan Pemkot Bekasi dalam mempercepat proses pelantikan PPPK menunjukkan kapasitas manajerial yang baik serta komitmen terhadap reformasi birokrasi.

Dalam jangka panjang, pelantikan PPPK Tahap II ini diharapkan dapat memperkuat pondasi pelayanan publik Kota Bekasi. Dengan tambahan sumber daya manusia yang kompeten, Pemkot Bekasi dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas pembangunan daerah.

Acara pelantikan pada 1 Oktober mendatang juga diproyeksikan menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas perangkat daerah. Para pegawai baru akan langsung diarahkan untuk beradaptasi dengan sistem kerja digital dan berbasis kinerja yang tengah diterapkan Pemkot Bekasi.

Dengan demikian, pelantikan 385 PPPK ini bukan hanya soal penambahan jumlah aparatur, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang akan menentukan arah pembangunan Bekasi ke depan.