Terbaru! Airlangga Ungkap Fakta Ekonomi Indonesia Hari Ini: Tumbuh 5,5%, BBM Turun, Haji Tak Naik

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap kondisi terbaru perekonomian Indonesia yang dinilai tetap kuat di tengah tekanan global, khususnya akibat dinamika konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, yang turut dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta jajaran kementerian dan direksi BUMN.

Airlangga menjelaskan bahwa secara umum kondisi ekonomi nasional masih berada dalam tren positif, bahkan dibandingkan negara anggota G20.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV mencapai 5,39 persen, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi setelah India.

“Secara nasional kondisi perekonomian kita baik. Di antara negara G20, kita hanya lebih rendah dari India,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mencermati perkembangan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap harga energi dunia.

Airlangga mengungkapkan bahwa harga minyak dunia sempat mengalami penurunan, dengan West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 96,7 dolar AS per barel dan Brent di angka 95,23 dolar AS.

Selain minyak, harga komoditas kelapa sawit juga mengalami penurunan tipis, meskipun masih berada pada level relatif tinggi.

Di sisi domestik, konsumsi masyarakat disebut masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Airlangga, konsumsi rumah tangga saat ini berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kondisi konsumsi kita kuat, ini menjadi penopang utama ekonomi,” katanya.

Ketahanan pangan Indonesia juga dinilai dalam kondisi aman, dengan produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton.

Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog tercatat mencapai 4,6 juta ton.

Dalam sektor energi, pemerintah telah menyepakati implementasi program B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.

Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara dengan potensi penghematan mencapai Rp8 triliun.

Di sisi fiskal, Menteri Keuangan melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat meningkat sebesar 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun.

Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan tren ekspansif, menandakan aktivitas industri yang terus tumbuh.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang tetap terkendali di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur undang-undang.

Defisit anggaran pun dijaga pada level 3 persen hingga akhir tahun guna memastikan stabilitas fiskal.

Di sektor moneter, pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah yang dilakukan antara lain melalui triple intervention di pasar spot, domestic non-delivery forward (DNDF), serta instrumen lainnya.

Airlangga menyebut suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) saat ini berada di level 4,75 persen, yang dinilai masih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional melalui skema bilateral currency swap dengan sejumlah negara.

Negara-negara yang terlibat antara lain Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam sektor transportasi, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga avtur yang berdampak pada kenaikan tarif tiket pesawat sebesar 9 hingga 13 persen.

Namun demikian, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada biaya perjalanan ibadah haji.

Airlangga menegaskan bahwa kenaikan biaya avtur telah diantisipasi melalui subsidi pemerintah.

“Tidak ada kenaikan biaya haji. Ini sudah diabsorpsi oleh pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,77 triliun untuk menutup selisih biaya tersebut bagi sekitar 220 ribu jemaah haji.

Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan ibadah tanpa terbebani kenaikan biaya.

Secara keseluruhan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai angka di atas 5,5 persen.

Optimisme ini didukung oleh indikator ekonomi seperti indeks keyakinan konsumen, stabilitas sektor keuangan, serta cadangan devisa yang terjaga di level 151,9 miliar dolar AS.

Dengan berbagai indikator positif tersebut, pemerintah menilai fondasi ekonomi nasional masih kuat dalam menghadapi tantangan global ke depan.