Roy Suryo Bongkar Salinan Ijazah Jokowi: Analisis Forensik Dokumen Picu Guncangan Politik di Jakarta

Jakarta — Pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan setelah menerima salinan ijazah milik Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Senin (13/10). Dokumen tersebut adalah berkas resmi yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Roy menegaskan, setelah melakukan pemeriksaan mendalam, ijazah itu identik dengan dokumen yang selama ini ia teliti dan curigai tidak autentik. Menurutnya, temuan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa ada kejanggalan serius dalam keabsahan dokumen tersebut.

“Kami berkesimpulan 99,9 persen ini adalah palsu,” ujar Roy Suryo kepada wartawan di kantor KPUD DKI Jakarta.

Roy menjelaskan, meskipun dokumen itu berupa salinan fotokopi, struktur huruf dan dimensi kertas masih dapat dianalisis secara akurat. Ia menyoroti perbedaan posisi huruf Z dan A pada logo institusi yang dianggap tidak lazim dan menunjukkan adanya proses reproduksi yang tidak standar.

Lebih lanjut, Roy membandingkan ijazah tersebut dengan tiga ijazah lain dari lulusan dengan tanggal kelulusan sama, 5 November 1985. Hasil perbandingan menunjukkan, tiga ijazah lain seragam dalam format dan desain, sementara satu, yakni milik Jokowi, memiliki perbedaan signifikan dalam elemen tipografi dan tata letak logo.

Pernyataan itu memantik kembali perdebatan panjang soal keaslian ijazah Jokowi yang sebelumnya sempat mereda. Roy menyebut analisis forensiknya tidak bermaksud politis, melainkan demi transparansi publik terhadap dokumen pejabat negara.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi turut hadir dalam proses serah terima salinan dokumen tersebut. Ia menilai langkah Roy Suryo merupakan bagian dari hak publik untuk mengawasi keabsahan dokumen administrasi pejabat tinggi negara.

Menurut Bonatua, permintaan salinan ijazah tersebut diajukan atas dasar kepentingan publik, meski secara administratif disampaikan secara pribadi. Namun ia menilai, dokumen yang diberikan KPUD belum sepenuhnya transparan karena terdapat bagian yang dihapus tanpa penjelasan resmi.

“Biasanya kalau di UU KIP-nya (Keterbukaan Informasi Publik) dihitamkan, tapi ini dihapus. Itu tidak sesuai prosedur uji konsekuensi,” ujarnya.

Bonatua menegaskan bahwa penghapusan informasi tanpa uji konsekuensi berpotensi melanggar prinsip keterbukaan data publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Ia menuntut agar KPUD menjelaskan alasan penghapusan tersebut secara terbuka.

Sementara itu, aktivis media sosial Dr. Tifauzia Tyassuma (Dr. Tifa) juga hadir dalam kesempatan yang sama. Ia menyatakan bahwa kehadirannya murni sebagai warga negara yang ingin memastikan integritas data pendidikan seorang presiden.

Kehadiran Roy, Bonatua, dan Dr. Tifa di kantor KPUD DKI menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap dokumen administratif pejabat publik, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.

Menurut pengamat politik, isu ini berpotensi menjadi tekanan politik baru bagi lembaga negara untuk memperkuat mekanisme verifikasi dokumen calon pejabat publik. Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu menjamin keaslian dokumen calon kepala daerah.

Roy menambahkan, analisis lanjutan akan dilakukan menggunakan metode forensik digital untuk memastikan setiap elemen grafis, stempel, dan tanda tangan pada dokumen tersebut.

Ia menilai, perbedaan format ijazah bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi indikasi kuat adanya manipulasi atau replikasi dokumen yang harus ditelusuri lebih jauh.

Sementara KPUD DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim Roy. Beberapa pejabat KPUD hanya mengonfirmasi bahwa penyerahan salinan dokumen dilakukan sesuai prosedur permohonan informasi publik.

Hingga berita ini ditulis, istana belum menanggapi pernyataan Roy Suryo, sementara isu keaslian ijazah Jokowi kembali mendominasi percakapan publik di media sosial dan ruang politik nasional.

Para analis menilai, dinamika ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pendidikan dan sistem administrasi negara, terutama menjelang tahun politik baru.

Roy Suryo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan menyerang pribadi, tetapi menguji transparansi negara di hadapan publik.

“Negara yang sehat adalah negara yang berani membuka kebenaran, bukan menutupinya,” tegas Roy.​​​​​​​