Prabowo Jadi Mediator Perang AS–Israel vs Iran? Nangkap Silfester Saja Gak Mampu, Mau Jadi Mediator Perang!

Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai mediator perdamaian dalam konflik Amerika Serikat–Israel melawan Iran memantik polemik tajam di dalam negeri. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepemimpinan global Indonesia. Namun di sisi lain, tak sedikit kalangan mempertanyakan urgensinya di tengah berbagai persoalan domestik yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Gagasan Indonesia tampil sebagai juru damai memang bukan hal baru dalam diplomasi luar negeri. Sejak era Konferensi Asia-Afrika, Indonesia kerap memposisikan diri sebagai negara non-blok yang aktif mendorong perdamaian. Namun, konteks saat ini dinilai berbeda. Tantangan ekonomi, penegakan hukum, hingga isu sosial dalam negeri masih menjadi sorotan publik.

Kritik Terbuka: Prioritas Nasional Dipertanyakan

Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji secara terbuka mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengurus persoalan global ketika urusan dalam negeri dinilai belum sepenuhnya beres. Ia menyinggung kasus buronan yang hingga kini belum tertangkap sebagai contoh lemahnya penegakan hukum.

Pernyataan Susno sontak menjadi viral dan memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak warganet mengaitkan pernyataan tersebut dengan urgensi pemerintah untuk lebih fokus pada stabilitas nasional sebelum melangkah lebih jauh di panggung internasional.

Menurut sejumlah pengamat politik, kritik seperti ini wajar dalam sistem demokrasi. Publik memiliki hak untuk menilai dan mengawasi arah kebijakan presiden, terutama jika menyangkut penggunaan sumber daya negara dan prioritas agenda nasional.

Media Sosial Memanas, Poster Buronan Viral

Perdebatan semakin ramai setelah beredarnya poster buronan yang terpasang di sejumlah titik dan viral di media sosial. Fenomena ini menjadi simbol kekecewaan sebagian masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pegiat media sosial Herwin Sudikta ikut menyuarakan kritik keras. Ia menilai kondisi dalam negeri masih memerlukan perhatian serius, mulai dari isu ekonomi hingga tata kelola kebijakan publik. Dalam unggahannya, ia menyentil langsung presiden dengan nada satire, mempertanyakan fokus pemerintahan yang dianggap terlalu jauh melangkah ke isu global.

Kritik tersebut menggambarkan keresahan sebagian masyarakat yang merasa persoalan domestik seperti penegakan hukum, pengelolaan BUMN, hingga kebijakan anggaran pendidikan membutuhkan prioritas lebih tinggi.

Diplomasi Global vs Tantangan Domestik

Di sisi lain, pendukung langkah Prabowo berargumen bahwa peran aktif Indonesia dalam diplomasi global justru dapat memperkuat posisi strategis negara. Konflik Amerika Serikat–Israel versus Iran bukan sekadar perang regional, melainkan memiliki implikasi ekonomi dan keamanan global, termasuk bagi Indonesia.

Ketegangan di Timur Tengah berdampak langsung pada harga minyak dunia. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia berpotensi terdampak lonjakan harga jika konflik terus meluas. Dalam konteks ini, upaya diplomasi dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sejumlah analis hubungan internasional menilai bahwa kepemimpinan global dan stabilitas domestik tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan, asalkan pemerintah mampu membagi fokus dan memastikan agenda nasional tetap berjalan.

Sorotan pada Aktivitas Luar Negeri Presiden

Kritik juga diarahkan pada intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sejak dilantik. Sebagian pihak menilai frekuensi perjalanan tersebut terlalu tinggi di tengah kondisi dalam negeri yang dinilai membutuhkan kehadiran langsung kepala negara.

Namun, pihak Istana sebelumnya menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian dari strategi memperkuat kerja sama ekonomi, pertahanan, dan investasi. Dalam dunia yang saling terhubung, diplomasi aktif dianggap penting untuk menjaga kepentingan nasional.

Meski begitu, persepsi publik tetap menjadi faktor krusial. Jika masyarakat merasa kebutuhan domestik terabaikan, maka setiap agenda internasional berisiko dipandang negatif.

Ujian Kepemimpinan dan Persepsi Publik

Situasi ini menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Prabowo. Di satu sisi, tampil sebagai mediator perdamaian dunia dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Di sisi lain, keberhasilan kepemimpinan tetap diukur dari kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat sehari-hari.

Isu seperti penegakan hukum, stabilitas harga kebutuhan pokok, kebijakan pendidikan, hingga tata kelola BUMN menjadi indikator nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika isu-isu tersebut belum sepenuhnya tuntas, wajar jika publik menuntut prioritas lebih besar pada urusan domestik.

Pengamat komunikasi politik menilai bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan bagaimana agenda internasional selaras dengan kepentingan nasional dan tidak mengorbankan fokus pada masalah dalam negeri.

Antara Ambisi Global dan Realitas Nasional

Indonesia memang memiliki tradisi diplomasi damai yang kuat. Namun, setiap langkah di panggung global selalu memiliki konsekuensi politik di dalam negeri. Dalam era keterbukaan informasi, persepsi publik terbentuk cepat melalui media sosial dan pemberitaan daring.

Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa peran mediator membawa manfaat konkret—misalnya menjaga stabilitas energi atau membuka peluang ekonomi baru—maka kritik dapat mereda. Sebaliknya, jika persoalan domestik terus menumpuk tanpa solusi nyata, sentimen negatif berpotensi semakin menguat.

Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal boleh atau tidaknya presiden menjadi mediator perdamaian. Lebih dari itu, ini tentang keseimbangan antara visi global dan tanggung jawab nasional.

Publik menunggu bukti nyata bahwa kepemimpinan Indonesia mampu menjawab dua tantangan sekaligus: menjaga wibawa di kancah internasional dan memastikan kesejahteraan rakyat di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Apakah langkah Prabowo akan menjadi momentum kebangkitan diplomasi Indonesia di mata dunia? Atau justru memperdalam kritik domestik jika tidak diimbangi kinerja konkret di dalam negeri? Waktu dan hasil kebijakan yang akan menjawabnya.​​​​​​​