Prabowo Copot Erick Tohir dan Reshuffle Kabinet Merah Putih, Kepala Staf Kepresidenan Baru Dilantik

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan reshuffle besar-besaran di Kabinet Merah Putih 2024–2029. Keputusan tersebut disampaikan melalui pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Kementerian Sekretariat Negara, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dalam kesempatan itu, dibacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96B Tahun 2025 yang memuat pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Keputusan ini menjadi salah satu reshuffle paling signifikan sejak awal masa pemerintahan.

Presiden Prabowo memutuskan memberhentikan dengan hormat Erick Tohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick sebelumnya menjabat sejak awal periode Kabinet Merah Putih dan menjadi salah satu tokoh penting di bidang restrukturisasi BUMN.

Selain Erick Tohir, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar juga resmi diberhentikan. Pergantian ini dinilai sebagai upaya penyegaran dan percepatan kinerja dalam sektor kehutanan yang menjadi perhatian pemerintah.

Keppres berikutnya, Nomor 97B Tahun 2025, memuat pemberhentian sejumlah pejabat strategis di lingkungan Istana, termasuk Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala Staf Kepresidenan Anto M. Putranto.

Posisi-posisi tersebut segera diisi oleh figur baru. Angga Raka Prabowo resmi diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Hasan Nasbi. Sementara itu, Muhammad Khodari dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam struktur baru ini, Ahmad Doviri mendapat amanah sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Jabatan ini dipandang penting untuk memperkuat agenda reformasi sektor keamanan nasional.

Presiden Prabowo juga mengumumkan pengangkatan Nani Sudariati Dayang dan Sony Sanjaya masing-masing sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Keduanya diharapkan mampu mendorong program perbaikan gizi nasional yang menjadi fokus pemerintah.

Perubahan lain yang tidak kalah strategis adalah pengangkatan Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan mandat baru ini, diharapkan sistem pengadaan barang/jasa semakin transparan dan akuntabel.

Presiden menegaskan bahwa setiap pejabat yang diangkat memperoleh hak keuangan dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan komitmen negara untuk mendukung kinerja pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Prosesi pelantikan disertai pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam sumpahnya, para pejabat menyatakan kesetiaan kepada UUD 1945 dan berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Prabowo menekankan pentingnya etika jabatan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta pejabat lain yang dilantik. Proses ini menjadi simbol resmi dimulainya masa tugas baru para pejabat.

Reshuffle kali ini dipandang banyak pihak sebagai langkah strategis Prabowo untuk memperkuat kabinet dan memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai target.

Pengamat politik menilai pergantian pejabat di sektor BUMN dan istana merupakan sinyal konsolidasi politik menjelang tahun kedua pemerintahan. Pergantian figur dinilai dapat membawa penyegaran dalam implementasi kebijakan.

Reshuffle ini juga disebut sebagai upaya memperbaiki komunikasi publik pemerintah, mengingat Kepala Komunikasi Kepresidenan diganti dengan sosok baru yang dinilai lebih responsif.

Selain itu, penguatan di bidang keamanan dan reformasi kepolisian dianggap penting mengingat dinamika politik dan sosial yang kian kompleks.

Masyarakat menantikan gebrakan nyata dari para pejabat baru yang dilantik. Ekspektasi tinggi terutama ditujukan pada sektor BUMN dan pengadaan barang/jasa yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dengan selesainya prosesi pelantikan, Presiden Prabowo berharap seluruh pejabat segera bekerja, menyusun langkah prioritas, dan menjalankan arahan strategis demi percepatan pembangunan nasional.

Langkah reshuffle ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak ragu mengambil keputusan penting demi menjaga kinerja kabinet tetap optimal.