PORPROV Jabar 2026 di Bekasi: DPRD Ingatkan Dispora, Jangan Cuma Seremonial

KOTA BEKASI —Komitmen Kota Bekasi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat XV Tahun 2026 kembali diuji. Di tengah waktu persiapan yang semakin sempit, Komisi IV DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa penyelenggaraan PORPROV tidak boleh berhenti pada seremoni dan euforia sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesiapan nyata, mulai dari pembinaan atlet, kesiapan venue, hingga tata kelola anggaran yang akuntabel.

Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Kamis (29/1/2026). Rapat ini secara khusus membahas program kerja Dispora Tahun 2026 sekaligus progres persiapan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan strategis daerah, khususnya di sektor kepemudaan dan olahraga.

PORPROV Bukan Sekadar Agenda Seremonial

Dalam forum tersebut, Komisi IV menekankan bahwa PORPROV Jabar 2026 adalah agenda strategis daerah, bukan sekadar kalender kegiatan tahunan. Menurut DPRD, skala dan dampak PORPROV jauh melampaui penyelenggaraan pertandingan olahraga semata.

“PORPROV bukan hanya soal menjadi tuan rumah yang meriah. Ini menyangkut prestasi atlet, kesiapan infrastruktur, tata kelola anggaran, hingga legacy pembangunan olahraga untuk masyarakat Kota Bekasi,” tegas Wildan dalam arahannya.

Ia menilai, kegagalan banyak daerah dalam memanfaatkan momentum PORPROV sering kali disebabkan oleh perencanaan yang terlalu fokus pada pelaksanaan event, sementara aspek pembinaan jangka panjang dan pasca-event luput dari perhatian.

Dispora Diminta Jadi Motor Utama, Bukan Pelengkap

Wildan menegaskan, sebagai leading sector, Dispora harus berperan sebagai motor penggerak utama dalam seluruh tahapan persiapan PORPROV. Peran tersebut tidak bisa didelegasikan sepenuhnya kepada pihak lain tanpa kendali yang kuat dari pemerintah daerah.

“Dispora tidak boleh hanya hadir di tataran administratif. Harus ada kepemimpinan yang kuat, arah yang jelas, dan pengawalan berkelanjutan, baik dalam pembinaan atlet maupun kesiapan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Menurutnya, indikator keberhasilan Dispora tidak bisa hanya diukur dari terserapnya anggaran, melainkan dari output dan outcome yang terukur, termasuk peningkatan prestasi atlet lokal dan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas olahraga pasca-PORPROV.

Target Prestasi Harus Berbasis Data, Bukan Asumsi

Salah satu sorotan utama Komisi IV adalah penetapan target prestasi atlet Kota Bekasi pada PORPROV Jabar 2026. DPRD menilai, target harus disusun berbasis data, bukan asumsi atau optimisme tanpa dasar.

Wildan menekankan pentingnya pemetaan cabang olahraga unggulan yang realistis, berdasarkan capaian sebelumnya, potensi atlet, serta kesiapan pelatih dan sarana pendukung.

“Kami mendorong Dispora dan KONI menyusun target prestasi yang berbasis data dan analisis. Jangan hanya menargetkan perolehan medali tanpa peta jalan yang jelas,” tegasnya.

Ia juga meminta adanya monitoring dan evaluasi berkala, agar setiap hambatan dalam pembinaan atlet dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Kesiapan Venue Jadi Kunci Kredibilitas Tuan Rumah

Selain prestasi, kesiapan venue olahraga menjadi perhatian serius Komisi IV. Sebagai tuan rumah, Kota Bekasi dituntut menghadirkan fasilitas yang tidak hanya layak pakai, tetapi juga memenuhi standar pertandingan tingkat provinsi.

DPRD meminta Dispora memastikan seluruh venue yang akan digunakan benar-benar siap secara teknis, aman, dan nyaman bagi atlet maupun penonton.

“Jangan sampai kita menjadi tuan rumah, tetapi justru bergantung pada fasilitas daerah lain karena venue kita tidak siap,” kata Wildan.

Ia menambahkan, perbaikan dan pembangunan fasilitas olahraga harus dirancang agar tetap bermanfaat bagi masyarakat setelah PORPROV selesai, bukan menjadi aset mangkrak.

Anggaran Harus Transparan dan Proporsional

Komisi IV juga menyoroti aspek tata kelola anggaran. DPRD mengingatkan bahwa besarnya anggaran PORPROV harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat.

Wildan menegaskan, DPRD akan mengawal setiap tahapan penganggaran untuk memastikan belanja daerah benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan olahraga.

“Kami tidak ingin PORPROV menjadi beban fiskal tanpa manfaat jangka panjang. Anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Koordinasi Dispora, KONI, dan Stakeholder Dinilai Krusial

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan PORPROV. Dispora diminta memperkuat sinergi dengan KONI, cabang olahraga, serta pemangku kepentingan lainnya.

Tanpa koordinasi yang solid, DPRD khawatir persiapan PORPROV akan berjalan parsial dan tidak terintegrasi.

“PORPROV ini kerja besar. Tidak bisa diselesaikan satu OPD saja. Harus ada orkestrasi yang rapi,” kata Wildan.

DPRD Janji Kawal Hingga Pasca-PORPROV

Sebagai penutup, Komisi IV DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara konstruktif. DPRD akan meminta laporan progres secara berkala, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh setelah PORPROV berakhir.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan PORPROV benar-benar meninggalkan legacy pembangunan olahraga, bukan sekadar catatan event tahunan.

“PORPROV harus menjadi momentum membangun generasi yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Inilah esensi dari mens sana in corpore sano,” pungkas Wildan.​​​​​​​