Pertamina Buka Peluang Garap Blok Tuna di Laut Natuna Utara Bersama Zarubezhneft Rusia

JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan kesiapan perusahaan pelat merah tersebut untuk ikut menggarap Blok Tuna di Laut Natuna Utara bersama perusahaan minyak dan gas asal Rusia, Zarubezhneft.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pertamina untuk memperkuat produksi nasional dan meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di tengah dinamika geopolitik kawasan.

“Kalau ada peluang untuk kami bisa meningkatkan lifting, tentu akan kami dorong dan kami ingin ambil bagian,” ujar Simon usai menghadiri pelantikan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Simon menegaskan, keterlibatan Pertamina dalam proyek Blok Tuna harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk regulasi dan aspek kepatuhan internasional.

“Tinggal nanti kami mengikuti prosedurnya saja, dari aturan, compliance, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Simon, kerja sama dengan Zarubezhneft dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di wilayah perbatasan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Blok Tuna sebelumnya dikelola oleh Harbour Energy, namun proyek tersebut sempat terhenti akibat sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia yang berimbas pada mitra kerja mereka, Zarubezhneft.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, menjelaskan bahwa kerja sama sebelumnya tidak dapat dilanjutkan karena larangan sanksi dari AS terhadap mitra asal Rusia tersebut.

“KKKS Harbour selaku operator sebelumnya tidak bisa lanjut kalau ada sanksi dari AS di mitra sebelahnya. Harbour bersedia menyerahkan data-datanya kepada operator selanjutnya,” kata Rikky.

Rikky menambahkan, saat ini SKK Migas dan Zarubezhneft tengah mencari mitra operator baru yang memenuhi kriteria teknis dan regulasi internasional.

“Proses divestasinya diharapkan selesai bulan ini. Zarubezhneft memang belum memiliki rekam jejak operasional di lapangan ini, tapi peluang kolaborasi dengan partner baru tetap terbuka,” ujarnya.

Blok Tuna ditargetkan mulai berproduksi atau on stream pada 2028–2029, dan diharapkan menjadi salah satu blok strategis yang memperkuat cadangan energi Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara.

Namun, aktivitas eksplorasi di blok tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan China, yang mengklaim sebagian wilayah itu sebagai bagian dari Laut China Selatan berdasarkan nine dash line atau sembilan garis putus-putus.

Kapal penjaga pantai China diketahui beberapa kali melintasi dekat anjungan minyak submersible di Blok Tuna, serta mendesak Indonesia menghentikan pengeboran dengan alasan wilayah itu masuk dalam klaim mereka.

Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa kawasan ujung selatan Laut China Selatan, termasuk Blok Tuna, berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

Sebagai bentuk penegasan kedaulatan, sejak 2017 pemerintah Indonesia resmi menamai wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Pertamina pun menyambut baik langkah pemerintah dalam menjaga kepastian hukum di kawasan perbatasan. Dengan keterlibatan BUMN nasional, diharapkan pengelolaan Blok Tuna dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menegaskan posisi strategis Indonesia di jalur maritim Asia Tenggara.