Pemerintah Percepat Strategi Pelunasan Utang KCIC Whoosh lewat Negosiasi Langsung ke Beijing

Jakarta — Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Jakarta kembali menyoroti persoalan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Pemerintah tengah mempercepat penyusunan strategi penyelesaian utang melalui pendekatan langsung kepada para kreditur di Tiongkok.

Koordinasi intensif kini berlangsung antara Kementerian Keuangan dan Lembaga Pengelola Investasi Danantara, yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Situasi finansial yang semakin tertekan di tubuh perusahaan patungan tersebut disebut mendorong rencana kunjungan khusus ke Beijing dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa ia masih mempertimbangkan undangan dari CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, untuk turut serta dalam delegasi negosiasi restrukturisasi utang.

“Saya belum tahu apakah saya akan diajak atau tidak,” ujar Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu, 26 November 2025.

Ia menegaskan bahwa dirinya belum terlibat dalam penyusunan detail proposal yang akan dibawa ke pihak Tiongkok. Menurutnya, kontribusi teknis sepenuhnya berada di tangan Danantara sebagai pengelola aset strategis negara.

“Kita hanya punya kebijakan dari pimpinan di atas, tetapi belum diputuskan,” kata Purbaya.

Ia juga menyebut adanya kecenderungan bahwa pemerintah akan mengupayakan skema pembayaran melalui pendanaan infrastruktur. Namun keputusan final belum ditetapkan.

Upaya pemerintah tersebut disebut bertujuan menghindari munculnya beban fiskal baru yang tidak perlu. Purbaya mengingatkan kembali bahwa pada Oktober lalu dirinya menolak keras penggunaan APBN untuk menutup kewajiban pembayaran proyek tersebut.

“Dulu pemerintah menanggung semua. Tapi setelah dipisah dan dividen dialihkan ke Danantara, kemampuan mereka mestinya cukup untuk membayar,” ujarnya pada 15 Oktober 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pengalihan seluruh dividen BUMN ke Danantara menyebabkan negara kehilangan sekitar Rp80 triliun penerimaan nonpajak setiap tahun. Kondisi itu membuat realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 92,9 persen dari target APBN.

“Kalau saya pribadi, lebih baik tidak dibayarkan menggunakan APBN,” tegas Purbaya.

Di sisi lain, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa komunikasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan secara intensif.

“Kami berkomunikasi setiap hari, dengan Pak Purbaya juga,” ujar Rosan selepas acara Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Rabu, 26 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan delegasi utama baru akan dilakukan setelah seluruh unsur pemerintah memiliki kesepahaman terhadap isi proposal negosiasi.

Saat ini, sebuah tim teknis telah dikirim terlebih dahulu ke Tiongkok untuk melakukan koordinasi awal.

“Nanti gong-nya mungkin saya dan Pak Purbaya,” kata Rosan.

Ia menambahkan bahwa seluruh pihak berharap proses pembahasan dapat berjalan cepat namun tetap menjaga kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Rosan menegaskan bahwa strategi penyelesaian utang ini penting dilakukan mengingat posisi finansial KCIC yang terus menurun akibat tekanan biaya operasional dan kewajiban pembayaran yang menumpuk.

Dengan percepatan proses negosiasi, pemerintah berharap skema restrukturisasi utang dapat segera mencapai titik terang tanpa menambah tekanan terhadap fiskal negara.