PDIP Desak Penghentian Proyek Penulisan Ulang Sejarah oleh Fadli Zon, Dinilai Timbulkan Luka Kolektif

Pena Insight

Jakarta, 2 Juli 2025 – Fraksi PDIP di DPR RI mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. PDIP menyebut proyek tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan luka sejarah di masyarakat, bahkan sebelum naskah rampung dan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati dari Fraksi PDIP, mengatakan bahwa partainya awalnya hanya meminta proyek ini ditunda. Namun setelah mencermati reaksi publik dan akademisi yang meluas, PDIP kini tegas meminta proyek penulisan sejarah itu dihentikan. Esti menegaskan, sejarah bukan alat legitimasi politik kekuasaan.

PDIP menilai proyek sejarah yang dirancang oleh Menteri Fadli Zon ini terlalu dipaksakan dan belum melibatkan konsensus para sejarawan independen. Narasi tunggal sejarah dinilai berbahaya karena menutup ruang dialog kritis atas masa lalu bangsa yang kompleks dan multidimensional.

Fadli Zon sebelumnya menyampaikan bahwa peluncuran buku sejarah ini akan dilakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025. Namun PDIP menilai momen nasional tersebut tak seharusnya dimanfaatkan untuk meluncurkan narasi sejarah yang kontroversial dan belum diuji publik secara ilmiah.

Tak hanya dari parlemen, kritik terhadap proyek ini juga datang dari komunitas akademik dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai proyek tersebut tidak melibatkan diskusi terbuka dan kajian akademik yang memadai. Beberapa sejarawan mengeluhkan tidak pernah diajak berdiskusi dalam proses penyusunan kontennya.

PDIP dan sejumlah pengkritik khawatir bahwa proyek ini akan menghapus atau menafsirkan ulang beberapa fakta sejarah penting secara sepihak. Esti Wijayati menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak boleh direduksi menjadi alat kekuasaan atau dikendalikan oleh narasi dominan yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.

PDIP juga mendesak Kementerian Kebudayaan untuk membuka draft atau konten awal dari buku sejarah tersebut kepada publik dan komunitas ilmiah. Hal ini dianggap penting untuk mencegah bias politik dan memastikan bahwa penyusunan sejarah benar-benar mengedepankan kejujuran ilmiah dan integritas akademik.

Maria Esti juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap tim penyusun buku sejarah tersebut. Menurutnya, kredibilitas penyusun akan menentukan kualitas dan objektivitas isi buku. DPR mendesak agar nama-nama penyusun diumumkan dan proses seleksi mereka dibuka ke publik.

Esti menegaskan bahwa sejarah adalah bagian dari memori kolektif bangsa yang harus dijaga. Ia menolak segala bentuk manipulasi sejarah yang dilakukan demi kepentingan politik sesaat. “Jika kita ingin bangsa ini kuat, kita harus berdamai dengan masa lalu secara jujur, bukan menulis ulang atas dasar kepentingan politik,” ujarnya.

PDIP mengingatkan bahwa narasi sejarah yang memicu perpecahan justru akan memperburuk iklim kebangsaan. Pemerintah disarankan untuk membenahi pendidikan sejarah dengan pendekatan yang kritis dan multivokal, bukan melalui penyeragaman narasi.

Jika pemerintah tetap memaksakan proyek penulisan sejarah ini, PDIP membuka opsi untuk menggunakan hak politik di DPR. “Kami sedang mempertimbangkan untuk memanggil Menteri Fadli Zon ke Komisi X agar menjelaskan secara terbuka,” pungkas Esti.