Jakarta—Pemerintah menegaskan satu garis kebijakan yang tidak bisa ditawar: perlindungan anak adalah fondasi utama ekonomi digital Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), negara memastikan bahwa pertumbuhan inovasi, ekspansi platform digital, hingga penciptaan nilai ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan generasi muda.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Jakarta Selatan, Jumat (27/02/2026). Ia menanggapi kekhawatiran sebagian pelaku industri digital yang menyebut penguatan regulasi perlindungan anak berpotensi menghambat laju ekonomi digital nasional.

“Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau ada yang terdampak karena kita memperkuat perlindungan anak, itu adalah pilihan kebijakan yang layak kita ambil sebagai sebuah negara,” tegasnya.

Regulasi Tegas di Tengah Kekhawatiran Industri

Kebijakan PP TUNAS hadir dalam konteks meningkatnya penetrasi internet dan platform digital di kalangan anak-anak dan remaja. Pemerintah melihat ruang digital sebagai ekosistem strategis yang harus dijaga dari potensi eksploitasi, paparan konten berbahaya, hingga risiko kejahatan siber terhadap anak.

Namun, di sisi lain, sejumlah pelaku industri menyampaikan kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat, khususnya terkait pembatasan usia dan kewajiban pengawasan platform, dapat memperlambat pertumbuhan bisnis digital.

Menanggapi hal tersebut, Meutya menyatakan bahwa pemerintah telah mempelajari praktik global sebelum merumuskan kebijakan ini. Ia menekankan bahwa tren perlindungan anak di ruang digital bukan fenomena lokal, melainkan arus kebijakan global.

Tren Global: Australia dan Uni Eropa Jadi Rujukan

Beberapa negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan pembatasan usia dan penguatan pengawasan platform digital. Di Australia, regulasi keamanan daring memperketat tanggung jawab platform dalam melindungi anak dari konten berbahaya. Sementara di kawasan Uni Eropa, berbagai inisiatif seperti penguatan tata kelola layanan digital mendorong perusahaan teknologi untuk lebih proaktif dalam melindungi pengguna anak.

Menurut Meutya, hingga kini belum ada bukti signifikan bahwa kebijakan pembatasan usia di ranah digital menimbulkan dampak ekonomi yang berarti.

“Sejauh ini belum ada catatan-catatan dampak ekonomi dari aturan penundaan usia anak di ranah digital, itu klaim sepihak yang belum terbukti,” ujarnya.

Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak justru menjadi fondasi keberlanjutan ekonomi digital jangka panjang. Ekosistem yang aman diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik, memperluas partisipasi, serta memperkuat legitimasi industri digital itu sendiri.

Dialog Terbuka, Prinsip Tak Bergeser

Kendati bersikap tegas, pemerintah menegaskan tidak menutup ruang dialog dengan pelaku industri. Proses penyusunan PP TUNAS dan regulasi turunannya telah melalui tahapan harmonisasi dan konsultasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Hukum.

Klasifikasi platform, tata laksana operasional, hingga mekanisme pengawasan disusun dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Namun, prinsip dasarnya tetap satu: keselamatan anak adalah prioritas.

“Tapi tentu kita akan catat dan respon masukan-masukan tersebut dan kita akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya,” kata Meutya.

Artinya, pemerintah membuka ruang diskusi teknis terkait implementasi, namun tidak akan mengendurkan substansi perlindungan anak yang menjadi roh utama regulasi.

Berlaku Efektif Maret 2026

PP TUNAS ditargetkan mulai efektif pada Maret 2026. Saat ini, regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Menteri berada dalam tahap finalisasi internal di Kementerian Komunikasi dan Digital setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

“Insya Allah bulan depan (Maret) kita mulai. Kami berharap seluruh platform mendukung dan comply, karena aturan ini semata-mata untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital,” pungkasnya.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, para penyelenggara sistem elektronik—mulai dari platform media sosial, layanan berbagi konten, hingga penyedia aplikasi—dituntut untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal, sistem verifikasi usia, hingga mekanisme pelaporan konten.

Fondasi Ekonomi Digital Berkelanjutan

Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pengguna internet yang terus bertumbuh. Anak dan remaja menjadi segmen pengguna yang signifikan dalam konsumsi konten digital, gim daring, serta media sosial.

Dalam perspektif kebijakan publik, perlindungan anak bukan semata isu moral atau sosial, melainkan juga strategi pembangunan jangka panjang. Generasi muda yang terlindungi dari risiko eksploitasi dan paparan konten berbahaya diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan inovatif.

Pemerintah menilai, tanpa fondasi keamanan yang kuat, pertumbuhan ekonomi digital berisiko menciptakan kerentanan sosial baru. Karena itu, PP TUNAS diposisikan sebagai instrumen tata kelola, bukan sekadar pembatasan.

Regulasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak akan membiarkan ruang digital berkembang tanpa pagar etika dan tanggung jawab.

Ke depan, efektivitas implementasi PP TUNAS akan sangat bergantung pada kepatuhan platform, pengawasan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Tantangan teknis tentu ada, mulai dari verifikasi usia hingga moderasi konten lintas yurisdiksi. Namun, pemerintah tampak memilih posisi tegas: inovasi boleh tumbuh, tetapi keselamatan anak tidak boleh dikompromikan.

Dengan diberlakukannya PP TUNAS pada Maret mendatang, Indonesia memasuki fase baru tata kelola digital yang menempatkan perlindungan anak sebagai poros utama. Bagi industri, ini menjadi ujian adaptasi. Bagi negara, ini adalah pilihan kebijakan yang, menurut pemerintah, layak diambil demi masa depan generasi penerus.