Menteri ESDM Bahlil Marah Saat Rapat DPR, Soroti Ketidaksinkronan Data Program Swasembada Energi Desa

Pena Insight

Jakarta, 3 Juli 2025 – Ketidaksesuaian Data Jadi Sorotan dalam Rapat Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM Terkait Target Desa Energi Mandiri

Rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Komisi VII DPR RI pada Kamis (3/7/2025) memanas saat pembahasan mengenai target swasembada energi untuk desa-desa di Indonesia. Ketidaksesuaian angka antara paparan Bahlil dan data dari jajaran kementeriannya memicu kemarahan sang menteri.

Dalam presentasinya, Bahlil menyebut target program swasembada energi di desa mencakup 5.600 desa. Namun, data dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo menunjukkan angka 10.000 desa. Perbedaan data tersebut langsung ditanggapi keras oleh Bahlil di hadapan anggota dewan.

“Setelah rapat ini, Dirjen dan Dirut PLN silakan langsung menghadap saya. Kita tidak bisa kerja dengan data berbeda-beda seperti ini,” tegas Bahlil dengan nada tinggi. Ia menilai ketidaksinkronan data menunjukkan lemahnya koordinasi internal dalam menyusun kebijakan strategis.

Program swasembada energi di desa merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Kebijakan ini diharapkan menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang selama ini belum terlayani listrik secara optimal.

Anggota Komisi VII DPR juga menyoroti persoalan data tersebut, karena akan berimbas pada perencanaan anggaran dan alokasi program. Salah satu anggota DPR menyebut bahwa “pemerintah tidak bisa berangkat dari data yang tidak valid jika ingin mewujudkan swasembada secara serius.”

Peristiwa ini mendorong kebutuhan evaluasi internal terhadap proses penyusunan data dan pelaporan di lingkungan Kementerian ESDM. Jika tidak dibenahi, persoalan data bisa terus mengganggu implementasi kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik.

Komisi VII juga meminta Kementerian ESDM dan PLN memperkuat integrasi sistem data serta sinkronisasi target. Tidak sinkronnya angka yang dilaporkan oleh dua lembaga strategis ini menjadi cermin lemahnya sinergi antar institusi.

Bahlil juga menyinggung pentingnya etos kerja yang akurat dan disiplin dalam menyajikan informasi, terutama dalam forum resmi seperti rapat dengan DPR. Ia menyebut bahwa jika kondisi seperti ini terus berulang, maka akan merusak kredibilitas kementerian di mata publik dan parlemen.

Meski terjadi insiden ketegangan, Bahlil menegaskan bahwa program swasembada energi di desa tetap menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan. Ia berjanji akan membenahi internal kementerian agar seluruh data dan program bisa berjalan dengan satu peta jalan yang jelas dan akuntabel.