Kontroversi Bandara IMIP Dinilai Ancam Citra Politik Jokowi dan Pendukungnya di Panggung Nasional

Jakarta – Polemik seputar keberadaan bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali mencuat dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Fasilitas penerbangan tersebut diketahui berdiri dan beroperasi selama masa pemerintahannya tanpa pengawasan ketat dari negara.

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai polemik tersebut bisa memicu dampak signifikan terhadap citra politik Jokowi. Ia menyebut isu itu berpotensi menggerus kepercayaan publik, terutama karena dikaitkan dengan kebijakan yang dianggap longgar pada masa pemerintahan sebelumnya.

Menurut Iwan, konteks waktu pendirian bandara IMIP menjadi faktor yang tidak dapat dilepaskan dari figur Jokowi. “Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bandara itu dibangun dan beroperasi bebas saat Jokowi berkuasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

Ia menilai gelombang kritik yang mengarah ke kelompok politik pendukung Jokowi sulit dibendung. “Tsunami sentimen negatif tetap saja akan menyerang kelompok Geng Solo beserta PSI-nya,” tegasnya.

Di tengah semakin derasnya kritik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergerak cepat memberikan klarifikasi. PSI menilai ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memelintir fakta dan menyamakan bandara IMIP dengan bandara yang pernah diresmikan Jokowi.

“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, pada Rabu, 26 November 2025.

Andy menjelaskan bahwa bandara yang diresmikan Presiden Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku, yang merupakan fasilitas milik negara. Ia menegaskan bahwa kedua bandara tersebut berbeda fungsi, pengelolaan, dan status hukumnya.

“Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,” ujarnya.

PSI menilai narasi yang mencoba mengaitkan Jokowi dengan bandara IMIP adalah upaya menyesatkan publik. Menurut Andy, yang diresmikan Jokowi adalah bandara resmi pemerintah yang hingga kini dinilai berjalan dengan baik.

“Bandara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan apa pun di mata publik,” tambah Andy.

Pengamat politik menilai klarifikasi PSI menunjukkan upaya mempertahankan integritas politik Jokowi dan kelompok pendukungnya, yang belakangan kembali menjadi perhatian publik.

Namun, Iwan Setiawan berpendapat bahwa klarifikasi saja tidak cukup untuk meredam persepsi negatif yang telanjur menyebar. Ia menekankan perlunya transparansi lebih luas mengenai proses perizinan dan pengawasan bandara khusus perusahaan swasta tersebut.

Menurutnya, pemerintah saat ini perlu mengambil langkah tegas untuk merapikan tata kelola fasilitas transportasi udara berbasis industri agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ia menambahkan bahwa polemik seperti ini tidak hanya soal citra tokoh, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem regulasi negara.

Di sisi lain, sejumlah pihak berharap pemerintah memberikan penjelasan lebih menyeluruh agar publik memahami perbedaan tanggung jawab antara bandara negara dan bandara swasta.

Sementara itu, diskursus mengenai bandara IMIP diperkirakan masih akan berkembang, terutama jika dugaan kelalaian pengawasan pada masa sebelumnya terbukti memiliki dampak hukum atau administratif.

Perdebatan publik pun diperkirakan masih terus bergulir seiring berbagai pihak mencoba memaknai konteks politik dan regulasi dalam isu ini.