Jumat Keramat Mendadak Tegang! Wali Kota Bekasi Rombak Eselon II–IV, Ratusan Jabatan Bergeser

Bekasi – Perombakan besar kembali mengguncang tubuh birokrasi Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat eselon II, III, IV hingga pejabat fungsional, Jumat (6/2/2026) siang.

Agenda mutasi dan rotasi itu akan digelar pukul 14.00 WIB di Aula H. Nonon Sonthanie, Gedung Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Informasi tersebut terungkap melalui surat undangan resmi yang beredar di kalangan internal pemerintah dan media. Dalam dokumen bernomor 800.1.3.3/655/BKPSDM itu, tertulis jelas agenda “Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.”

“Dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan pada Jumat, 06 Februari 2026, pukul 14.00 WIB,” demikian kutipan isi surat yang ditandatangani langsung Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Para pejabat yang diundang diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) selama prosesi berlangsung.

Gerbong Mutasi Kembali Bergerak

Rotasi kali ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam dua tahun terakhir. Sinyal penyegaran birokrasi memang sudah terasa sejak awal tahun, ketika Pemkot Bekasi melakukan evaluasi struktur organisasi dan pengisian sejumlah jabatan strategis yang kosong.

Sebelumnya, pemerintah kota juga telah membuka mekanisme open bidding untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Kini, giliran pejabat administrator hingga pengawas yang ikut digeser.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah pejabat yang terdampak bisa mencapai ratusan orang, termasuk sekitar 250 pejabat setingkat eselon III, IV, dan fungsional. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penataan ulang organisasi demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Sejumlah sumber internal menyebutkan, perombakan dilakukan untuk mempercepat kinerja program prioritas daerah, terutama di sektor pelayanan masyarakat, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, daftar nama pejabat yang akan dilantik maupun dipromosikan belum diumumkan secara resmi.

Fokus Penyegaran dan Kinerja

Mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah bukan hal baru. Namun, dalam konteks Bekasi, langkah ini dinilai strategis mengingat dinamika kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota dengan jumlah penduduk padat dan aktivitas ekonomi tinggi, Bekasi menghadapi tantangan kompleks, mulai dari kemacetan, banjir, pelayanan administrasi, hingga pembangunan kawasan permukiman.

Pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, rotasi pejabat bisa menjadi momentum memperbaiki ritme kerja birokrasi.

“Mutasi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menempatkan SDM sesuai kompetensi. Kalau tepat, pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien,” ujar salah satu akademisi pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan, penyegaran jabatan juga penting untuk mencegah stagnasi organisasi dan membuka ruang inovasi di tingkat perangkat daerah.

Penegasan Transparansi

Di sisi lain, Pemkot Bekasi menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta prinsip merit system.

Artinya, penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan faktor non-technis.

Langkah tersebut sekaligus untuk menjaga akuntabilitas birokrasi di tengah sorotan publik yang semakin kritis terhadap tata kelola pemerintahan.

Tri Adhianto sebelumnya beberapa kali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, aparatur sipil negara harus adaptif, profesional, serta mampu bekerja cepat sesuai target pembangunan daerah.

“Birokrasi harus lincah, responsif, dan berorientasi pada pelayanan,” ujarnya dalam sejumlah kesempatan.

Tantangan ke Depan

Mutasi besar tentu membawa konsekuensi adaptasi. Pejabat yang baru dilantik harus segera memahami tugas pokok dan fungsi di tempat baru.

Di sisi lain, masyarakat berharap perubahan struktur organisasi ini benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar rotasi administratif.

Warga Bekasi menunggu perbaikan konkret, mulai dari layanan kependudukan yang lebih cepat, penanganan banjir yang efektif, hingga pembangunan infrastruktur yang merata.

Seorang warga Bekasi Timur, Rahmat (42), berharap penyegaran jabatan bisa meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kalau memang tujuannya memperbaiki pelayanan, ya semoga benar-benar terasa. Jangan cuma ganti nama pejabat saja,” katanya.

Harapan serupa datang dari kalangan pelaku usaha yang menginginkan proses perizinan semakin mudah dan transparan.

Momentum Evaluasi

Rotasi dan mutasi juga sering dipandang sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparatur.

Pejabat dengan capaian baik berpeluang mendapat promosi, sementara yang kurang optimal bisa dipindahkan ke posisi berbeda sesuai kebutuhan organisasi.

Model seperti ini dianggap mendorong budaya kerja kompetitif sekaligus profesional di lingkungan birokrasi.

Dengan pelantikan yang tinggal menghitung jam, perhatian kini tertuju pada bagaimana formasi baru tersebut mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Apakah perombakan kali ini akan menjadi titik balik perbaikan kinerja Pemkot Bekasi, atau sekadar rutinitas tahunan? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.​​​​​​​