DPRD Bekasi Wildan Fathurrahman Minta Sekolah Mitra SSK Layani Siswa Tanpa Pungutan Tambahan

KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H., mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan yang menghadirkan program pendidikan gratis melalui Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) bagi peserta didik yang belum diterima di SMA maupun SMK Negeri.

Menurut Wildan, program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan itu juga dinilai menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di Kota Bekasi yang setiap tahun memiliki jumlah lulusan SMP yang terus meningkat.

"Kebijakan ini patut diapresiasi karena memberikan harapan bagi peserta didik dan orang tua agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah. Ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat," ujar Wildan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh SMA dan SMK swasta yang telah bersedia menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, keterlibatan sekolah swasta menjadi bentuk kolaborasi nyata dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Wildan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sebaik mungkin. Sebagai contoh, di Kecamatan Bantargebang terdapat SMK Industri Kreatif dan SMK Al-Bahri yang telah menjadi bagian dari Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat juga dapat melihat daftar lengkap SMA maupun SMK swasta mitra sesuai wilayah, persyaratan, serta mekanisme pendaftaran melalui laman resmi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, atau langsung menghubungi sekolah tujuan.

Meski mengapresiasi program tersebut, Wildan menilai cakupan pelaksanaannya masih perlu diperluas. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah jumlah SMA dan SMK swasta yang menjadi mitra sekaligus meningkatkan kuota peserta didik agar semakin banyak lulusan SMP dapat terakomodasi.

"Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan masih sangat tinggi. Karena itu, kami berharap jumlah SMA dan SMK swasta yang diajak bekerja sama terus ditambah dan kuota penerima program juga diperbesar. Semakin banyak sekolah yang terlibat, semakin luas pula kesempatan anak-anak Kota Bekasi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas," tegasnya.

Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungutan di Luar Ketentuan

Wildan juga meminta seluruh SMA dan SMK swasta mitra memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan status mereka. Ia menegaskan program pendidikan gratis harus dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami berharap seluruh sekolah mitra memberikan layanan pendidikan yang profesional, ramah, inklusif, dan berkualitas. Yang tidak kalah penting, jangan sampai ada lagi pungutan biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Esensi program ini adalah meringankan beban masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga integritas pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, Wildan berharap kualitas SMA dan SMK swasta mitra terus ditingkatkan, baik dari sisi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, maupun penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri bagi jenjang SMK. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memperoleh pendidikan gratis, tetapi juga memiliki kompetensi yang siap bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

"Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Program ini sudah sangat baik dan patut kita dukung bersama. Tinggal bagaimana cakupannya terus diperluas, kualitasnya ditingkatkan, serta pelaksanaannya diawasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak Kota Bekasi yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri," pungkas Wildan.