Dedi Mulyadi Blak-blakan Terima Rp 21,6 Miliar Setahun, Akui Dipakai untuk Bantu Rakyat

Pena Insight

Bandung, 13 September 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara soal isu gaji dan tunjangan yang sempat ramai diperbincangkan publik. Lewat akun Instagram pribadinya, Dedi mengklarifikasi nominal pendapatan serta menjelaskan ke mana saja uang itu digunakan.

Dedi menegaskan bahwa gaji pokok yang ia terima sebagai gubernur hanya sebesar Rp 8,1 juta per bulan. Menurutnya, informasi yang menyebut dirinya menerima Rp 33 miliar setahun sebagai gaji adalah keliru.

“Jadi baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya,” ujar Dedi melalui video yang diunggah Jumat (12/9/2025).

Dedi mengaku memotong sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak penting, termasuk anggaran baju dan mobil dinas. Anggaran perjalanan dinas yang semula Rp 1,5 miliar dipangkas menjadi Rp 750 juta, lalu diperkecil lagi hingga hanya Rp 100 juta per tahun.

Dari total anggaran perjalanan dinas tersebut, Dedi mengatakan baru memakai Rp 74 juta sejauh ini. Sisanya dikembalikan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

Selain gaji, Dedi juga menerima biaya operasional sesuai aturan pemerintah, yaitu 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan perhitungan APBD Jawa Barat, angka itu setara dengan Rp 28 miliar per tahun.

Dana tersebut dibagi dua, 75 persen untuk gubernur dan 25 persen untuk wakil gubernur. “Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun,” jelasnya.

Lantas, ke mana saja dana operasional itu digunakan? Dedi menjelaskan bahwa hampir seluruh dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Dana tersebut dipakai untuk membangun jembatan, memperbaiki rumah warga miskin, membantu biaya pengobatan masyarakat yang sakit, dan mendanai berbagai kebutuhan darurat yang belum dianggarkan di APBD.

“Saya bersedia dana operasional dihapus. Tetapi kalau itu dihapus, maka masyarakat yang datang meminta bantuan gubernur saat menghadapi masalah mendadak akan kesulitan,” ucap Dedi.

Dedi menegaskan bahwa dana itu bukan untuk memperkaya diri atau keluarganya, melainkan untuk kepentingan warga yang membutuhkan.

Menurutnya, jika dana operasional benar-benar dihapus, maka akan ada lebih banyak warga yang tidak bisa mendapatkan bantuan cepat saat mengalami musibah atau bencana.

“Yang dirugikan bukan saya, tapi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Keterbukaan Dedi ini menuai beragam reaksi publik, sebagian mendukung sikap transparan tersebut, sebagian lain meminta pemerintah pusat meninjau kembali skema dana operasional agar lebih tepat sasaran.

Langkah Dedi dinilai menjadi preseden baik bagi pejabat publik lainnya agar lebih terbuka soal penerimaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.