27 Kepala Daerah Sepakat Percepat Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat

KARAWANG – Sebanyak 27 kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkumpul di Aula Gedung Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, Kamis (18/9/2025). Pertemuan strategis ini membahas percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus menyelaraskan tata kota dan penataan ruang di wilayah masing-masing.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tuan rumah Bupati Karawang, Aep Syaepuloh. Forum ini menjadi wadah penting bagi seluruh pemimpin daerah untuk menyamakan visi pembangunan dan mencari solusi dari berbagai hambatan di lapangan.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengungkapkan rasa bangganya atas penunjukan Karawang sebagai tuan rumah acara bergengsi ini.
“Alhamdulillah, kali ini Karawang dipercaya menjadi tuan rumah rapat koordinasi pembangunan infrastruktur. Kami siap mendukung penuh upaya percepatan pembangunan demi kemajuan Jawa Barat,” ujar Aep.

Ia menegaskan Pemkab Karawang telah mempersiapkan fasilitas dan dukungan teknis demi kelancaran forum ini.

Setiap kepala daerah hadir bersama Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perhubungan. Keterlibatan pejabat teknis ini mempertegas keseriusan untuk merumuskan langkah konkret yang dapat segera dieksekusi di lapangan.

Kehadiran para teknokrat ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dapat langsung diimplementasikan sesuai kebutuhan daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan agar para bupati dan wali kota fokus pada penyelesaian hambatan program strategis nasional dan daerah.
“Tidak boleh ada lagi proyek infrastruktur yang tertunda karena masalah birokrasi atau perizinan. Kita harus bergerak cepat, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Dedi.

Ia menambahkan percepatan pembangunan bukan sekadar membangun jalan dan jembatan, tetapi juga memperhatikan aspek estetika kota, termasuk penataan trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik.

Dalam paparannya, Dedi menyebut pembangunan infrastruktur harus menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kemacetan, memperbaiki konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang baik tidak hanya memajukan fisik wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Para kepala daerah sepakat membentuk tim kerja lintas daerah yang bertugas memetakan prioritas pembangunan, mempercepat perizinan, serta mengoptimalkan pendanaan, baik dari APBD, APBN, maupun skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Kesepakatan ini diharapkan mempercepat realisasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan penghubung, perbaikan saluran drainase, pengadaan transportasi publik ramah lingkungan, serta penataan kawasan industri dan pemukiman.

Selain Pemprov Jawa Barat, rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kehadiran pemerintah pusat memberi sinyal positif bagi percepatan proyek-proyek prioritas yang membutuhkan dukungan regulasi maupun pendanaan nasional.

Forum ini menyepakati pembangunan berbasis keberlanjutan (sustainable development). Artinya, setiap proyek infrastruktur akan dirancang ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan, serta berorientasi pada ketahanan bencana.

Gubernur menekankan pentingnya integrasi tata ruang antarwilayah agar pembangunan tidak tumpang tindih dan justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi awal yang akan ditindaklanjuti melalui pertemuan teknis di masing-masing daerah. Laporan perkembangan akan dipantau langsung oleh Pemprov Jabar setiap triwulan untuk memastikan target tercapai.

Dengan adanya forum ini, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dapat berjalan efektif, selaras, dan membawa dampak positif bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas hidup, penyerapan tenaga kerja, hingga daya tarik investasi.

“Ini bukan hanya soal membangun jalan, tapi juga membangun harapan. Masyarakat Jawa Barat berhak mendapatkan lingkungan yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Dedi Mulyadi.