Utang Luar Negeri Indonesia Capai USD 435,6 Miliar per Mei 2025, Pertumbuhan Melambat Tapi Beban Tetap Berat

Pena Insight

JAKARTA, 15 Juli 2025 – Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru mengenai posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang mencapai USD 435,6 miliar atau setara Rp 7.063 triliun pada Mei 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan pertumbuhan ULN secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 6,8%, lebih rendah dibanding April yang mencapai 8,2% yoy.

BI menekankan bahwa struktur ULN Indonesia tetap dalam kategori aman. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,6%, yang dinilai masih terkendali. Selain itu, mayoritas utang masih didominasi oleh jangka panjang, yang secara teori menurunkan risiko likuiditas jangka pendek.

Posisi utang luar negeri pemerintah mencapai USD 209,6 miliar pada Mei 2025, tumbuh 9,8% yoy. Angka ini sedikit lebih rendah dari bulan April yang mencatatkan pertumbuhan 10,4% yoy. Kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur dan pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) disebut sebagai pendorong utama kenaikan utang.

Sementara itu, sektor swasta mencatatkan penurunan posisi ULN menjadi USD 196,4 miliar, atau terkontraksi 0,9% yoy. Ini lebih besar dibanding kontraksi 0,4% yoy pada April. Pelemahan ini bisa mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dalam mengambil pinjaman luar negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa meskipun struktur diklaim sehat, kenaikan nominal ULN tetap menimbulkan risiko jangka panjang, terutama jika nilai tukar rupiah melemah. Keterbatasan kapasitas fiskal dan risiko bunga global juga memperbesar beban pembayaran utang di masa depan.

Pengamat keuangan publik menilai bahwa rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6% tidak bisa dilihat semata-mata sebagai angka aman. “Kualitas penggunaan utang jauh lebih penting. Jika digunakan untuk sektor non-produktif atau konsumtif, maka utang tersebut menjadi beban, bukan alat akselerasi,” kata seorang analis dari lembaga riset ekonomi.

Bank Indonesia menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa utang luar negeri digunakan secara hati-hati dan produktif. BI juga menyampaikan bahwa posisi utang dipantau melalui prinsip kehati-hatian dan ditujukan untuk mendukung stabilitas ekonomi jangka menengah.

Kebijakan fiskal dan moneter yang selaras menjadi kunci dalam mengelola ULN agar tidak menjadi beban struktural. Pemerintah diharapkan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi pajak dan mendorong ekspor agar tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan utang luar negeri.

Dengan tren kenaikan ULN, kebutuhan reformasi ekonomi struktural menjadi semakin mendesak. Diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah industri, serta efisiensi anggaran menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam spiral ketergantungan utang luar negeri jangka panjang.