Usulan DPRD Direspons, Tri Adhianto Kaji Insentif Bank Sampah Bekasi

KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi mulai mengkaji usulan pemberian dana insentif kepada Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) setelah dorongan dari DPRD Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa opsi tersebut terbuka, namun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Menurut Tri, keberadaan BSIP memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Program bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengurangi beban sampah sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan limbah.

Usulan pemberian insentif ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi BSIP. Respons positif juga datang dari pihak BSIP yang berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah daerah.

“Ya nanti kita lihat prosesnya. Tergantung kepada kemampuan keuangan negara. Karena yang lebih penting bukan soal dapat atau tidak, tetapi bagaimana kontribusi yang sudah diberikan,” ujar Tri saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (27/04/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini target kemandirian pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi masih belum sepenuhnya tercapai. Jumlah bank sampah aktif dilaporkan belum menyentuh angka seribu, sehingga perlu adanya evaluasi dan kriteria yang jelas sebelum insentif diberikan.

“Targetnya saja belum sampai seribu. Jadi harus ada kriterianya secara bertahap. Tapi tidak menutup kemungkinan insentif itu direalisasikan,” jelasnya.

Tri juga menegaskan bahwa jika kebijakan insentif ini nantinya diterapkan, maka tidak hanya BSIP yang akan menerima manfaat. Ia menyebut sejumlah elemen masyarakat lain seperti kader Posyandu dan PKK juga berpotensi mendapatkan dukungan serupa.

“Kalau keuangan kita memungkinkan, bukan hanya BSIP. Posyandu dan PKK juga harus kita perhatikan, karena unsur masyarakatnya banyak,” tambahnya.

Lebih jauh, Pemkot Bekasi saat ini tengah mengarahkan kebijakan anggaran pada program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Efisiensi belanja menjadi fokus utama, termasuk dengan mengurangi pengeluaran yang dinilai kurang produktif.

“Kita ingin belanja yang memiliki nilai. Bukan hanya dinikmati segelintir, tetapi bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat,” tegas Tri.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap program berbasis masyarakat dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi kebersihan lingkungan sekaligus kesejahteraan warga Kota Bekasi.