Trump Bantah Rencana Serangan AS ke Venezuela, Meski Armada Militer Dikerahkan ke Karibia

Bekasi— Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak berencana melakukan serangan militer ke wilayah Venezuela, meski saat ini Washington tengah melakukan pengerahan besar-besaran pasukan di kawasan Karibia. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Jumat (31/10) waktu setempat di dalam pesawat kepresidenan Air Force One.

ketika ditanya wartawan apakah benar ia mempertimbangkan opsi serangan ke Venezuela. “Tidak,” jawab Trump singkat, seperti dikutip Al Jazeera.

Sikap tersebut tampak berbeda dengan pernyataannya pada awal Oktober, di mana ia sempat mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa saja melakukan aksi militer tanpa perlu deklarasi perang resmi. “Saya rasa kami hanya akan membunuh orang-orang yang membawa narkoba ke negara kami.

Sekarang mereka masuk lewat darat, dan daratan akan jadi sasaran berikutnya,” ujar Trump dalam pernyataan sebelumnya. Pengerahan Militer AS ke Karibia Meski membantah rencana serangan.

Amerika Serikat tercatat telah mengirim kapal induk USS Gerald R. Ford kapal perang terbesar di dunia menuju perairan Karibia. Selain itu, sejumlah jet tempur, kapal perang, dan ribuan personel militer juga telah disiagakan di wilayah tersebut sejak pertengahan Oktober.

Pemerintah AS mengklaim operasi tersebut bertujuan memerangi penyelundupan narkoba, terutama dari kawasan Amerika Latin menuju AS. Namun hingga kini, Washington belum menunjukkan bukti kuat yang mendasari klaim itu.

Sejak awal September, militer AS diketahui telah melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal di Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur, yang menewaskan sedikitnya 62 orang dan menghancurkan 14 kapal serta satu kapal semi-selam. Kritik dari PBB dan Penolakan Venezuela Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk mengecam keras aksi militer tersebut.

Dalam pernyataannya pada Jumat (31/10), ia menyebut serangan itu dan korban yang terus meningkat sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. “Amerika Serikat harus segera menghentikan serangan-serangan ini dan memastikan tidak ada lagi pembunuhan di luar hukum terhadap orang-orang di kapal, apa pun tuduhan terhadap mereka,” tegas Türk.

Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuduh Amerika Serikat tengah “menciptakan perang abadi” terhadap negaranya dengan dalih pemberantasan narkoba. “Venezuela bukan negara penghasil daun koka. Kami tidak memproduksi narkoba,” ujar Maduro pekan lalu.

Ia menambahkan, mayoritas perdagangan narkoba ke Amerika Serikat justru terjadi melalui perbatasan darat dengan Meksiko, dan sebagian besar dilakukan oleh warga negara AS sendiri. Ketegangan Regional: Trinidad dan Tobago Siaga Militer Meningkatnya ketegangan juga berdampak pada negara tetangga Venezuela.

Trinidad dan Tobago mengumumkan siaga militer penuh (State One Alert Level) pada Jumat (31/10), setelah menjadi tuan rumah kapal perang AS USS Gravely. Angkatan Bersenjata Trinidad dan Tobago memerintahkan seluruh personelnya kembali ke markas dan membatasi cuti hingga waktu yang belum ditentukan.

Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah Venezuela menangguhkan proyek kerja sama gas alam dengan Trinidad dan Tobago, menuding negara itu membantu operasi militer AS di kawasan tersebut.

Namun pemerintah Trinidad dan Tobago menegaskan kehadiran kapal perang AS itu hanya untuk latihan militer rutin dan terjadwal. Senat AS Pertanyakan Dasar Hukum Serangan Dari dalam negeri, sejumlah anggota Senat AS dari Partai Republik dan Demokrat mempertanyakan dasar hukum operasi militer tersebut.

Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Roger Wicker dan anggota senior Jack Reed mengungkapkan bahwa permintaan mereka untuk memperoleh dokumen resmi dari Departemen Pertahanan belum juga dipenuhi. “Kami telah mengirim surat sejak 23 September dan 6 Oktober, namun hingga kini belum ada tanggapan,” tulis keduanya dalam pernyataan bersama. Kedua senator itu menilai, transparansi dan dasar hukum operasi militer perlu dijelaskan kepada publik, terutama terkait kematian puluhan orang di laut yang belum mendapat penjelasan rinci dari Pentagon.

Dukungan Publik AS Mulai Turun Sementara itu, hasil survei YouGov yang dirilis pada Jumat (31/10) menunjukkan menurunnya dukungan warga AS terhadap pengerahan militer di sekitar Venezuela.

Hanya 30 persen responden yang menyatakan setuju atau cukup mendukung keberadaan armada Angkatan Laut AS di kawasan itu, turun dari 36 persen pada September. Sebaliknya, tingkat ketidaksetujuan meningkat menjadi 37 persen, menunjukkan semakin banyak warga yang skeptis terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Trump di Amerika Latin.