Sultan Hamengku Buwono X Ultimatum Kasus Keracunan MBG di Yogyakarta

Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Sleman, Yogyakarta, kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa ini mendorong Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk memberikan ultimatum keras terkait tata kelola penyajian makanan bagi pelajar.

Ultimatum tersebut disampaikan Sultan saat menghadiri acara launching Gerakan Pangan Murah di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan itu, Sultan menegaskan bahwa kasus keracunan MBG tidak boleh terulang kembali di wilayahnya.

Sultan menyebut bahwa seharusnya semua pihak sudah memahami risiko dalam penyajian makanan, khususnya sayuran. Ia mengingatkan, sayur yang dimasak dini hari dan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian sangat rentan basi karena kadar air yang tinggi dan mudah terkontaminasi bakteri.

Menurut Sultan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipahami. Secara logika, makanan yang sudah dimasak jauh sebelum waktu konsumsi akan mengalami perubahan kualitas, terutama pada sayuran. Risiko ini semakin tinggi bila proses memasak dilakukan dalam skala besar dengan jumlah porsi yang melebihi kapasitas katering.

Ia juga menyoroti soal siapa yang bertanggung jawab dalam memasak. Apakah itu dilakukan oleh katering, pihak sekolah, atau pihak lain, menurut Sultan, harus jelas sejak awal. Pengawasan terhadap proses memasak hingga distribusi makanan wajib diperketat agar kasus serupa tidak lagi terjadi.

Sultan mencontohkan, jika katering hanya mampu menyediakan 50 porsi tetapi dipaksa menyediakan 100 porsi, maka kemungkinan besar proses memasak dilakukan lebih awal. Akibatnya, makanan menjadi tidak segar dan berpotensi menyebabkan keracunan.

Lebih lanjut, Sultan menjelaskan bahwa pengalaman panjangnya dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk saat bencana erupsi Merapi, memberinya pemahaman penting soal pengelolaan dapur umum. Salah satunya adalah mengatur jenis makanan yang dimasak sesuai dengan waktu konsumsi.

Ia menyarankan agar sayuran dimasak menjelang waktu makan, bukan sejak dini hari. Hal ini untuk meminimalkan risiko makanan basi. Sementara jenis makanan lain, seperti yang digoreng atau diolah dengan metode kering, cenderung lebih aman untuk disajikan.

Sultan menegaskan, pola pikir dalam mengelola makanan harus diubah. Jika tidak, korban keracunan akan terus terjadi. Ia mengingatkan bahwa bukan hanya sayuran, daging pun bisa menimbulkan risiko jika tidak dimasak dengan benar.

Daging setengah matang yang kemudian dipanaskan kembali dengan harapan menjadi matang sempurna justru berbahaya. Dalam beberapa jam saja, warna daging bisa berubah dan menandakan adanya proses pembusukan. Kondisi ini tentu bisa mengakibatkan keracunan jika tetap dikonsumsi.

Dengan ultimatum ini, Sultan berharap para pemangku kebijakan di tingkat daerah, baik bupati maupun wali kota, ikut memastikan sistem penyajian makanan bergizi gratis berjalan dengan benar. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk mengawasi distribusi makanan.

Kasus keracunan MBG di Sleman menjadi alarm peringatan agar pemerintah lebih tegas dalam memastikan kualitas makanan bagi pelajar. Program MBG yang seharusnya menyehatkan generasi muda justru bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik.

Selain soal penyajian, Sultan juga mengingatkan pentingnya memastikan kapasitas penyedia makanan sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada pemaksaan jumlah porsi yang akhirnya mengorbankan kualitas.

Ultimatum Sultan Hamengku Buwono X ini menunjukkan keseriusan pemerintah DIY dalam melindungi kesehatan anak-anak dan pelajar. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang kembali dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Masyarakat pun diimbau untuk ikut berperan dalam pengawasan, baik orang tua, guru, maupun aparat desa. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan kasus keracunan MBG tidak lagi terjadi di Yogyakarta.

Kasus Sleman menjadi pelajaran penting bahwa penyajian makanan bukan hanya soal program, tetapi soal tanggung jawab dan keselamatan generasi penerus bangsa.