Sinergi Karawang-Bekasi Jadi Kunci Atasi Kerusakan Jalan PT Jui Shin

Karawang, Jumat 26 September 2025 — Bupati Karawang Aep Syaepuloh melakukan pertemuan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk membahas persoalan akses jalan PT Jui Shin Indonesia. Pabrik semen tersebut berdiri di wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi akses utama keluar-masuk menggunakan jalan di Karawang, yakni ruas Badami–Loji.

Menurut Aep, kendati pabrik berada di Bekasi, kendaraan pengiriman bahan baku dan produk lebih banyak lewat jalan Karawang. “Dampaknya jalan cepat rusak dan sering macet di Badami–Loji,” ucapnya Kamis (25/9). Hal ini menimbulkan keluhan dari warga setempat.

Sebagai langkah sementara, Pemkab Karawang telah memberlakukan pembatasan waktu operasional truk bahan baku milik PT Jui Shin. Penempatan rambu larangan melintasi jalan Badami–Pangkalan hingga Loji diatur agar tidak lagi sepanjang malam atau siang penuh.

Dalam dialog dua bupati itu muncul dua opsi strategis. Opsi pertama, pembangunan gerbang tol di Bojongmangu agar akses ke pabrik dapat langsung masuk melalui daerah Bekasi. Opsi kedua, meminta PT Jui Shin membebaskan lahan di Desa Bojongmangu supaya bisa dibuka jalur alternatif tanpa melewati Karawang.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menegaskan perlunya sinergi antar daerah dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha. Menurut Ade, “persoalan jalan bukan hanya transportasi, tetapi investasi dan pengembangan wilayah.”

Direktur PT Jui Shin, Fredy Chandra, menyatakan komitmen perusahaan untuk berkolaborasi. Ia menyebut bahwa sejak awal belum ada jalan besar di Bojongmangu, sehingga mereka menggunakan ruas Karawang menuju tol Karawang Barat.

Dalam rilis Pojoksatu, Fredy menyebut alternatif akses Bojongmangu ke Tol Sukabungah, yang hanya sekitar lima kilometer dari pabrik. Ia berharap opsi ini bisa memecah beban lalu lintas yang selama ini menempel di ruas Karawang. 

Ia juga menegaskan kesiapan perusahaan mendukung pembebasan lahan dan pembenahan infrastruktur agar armada tidak lagi mengganggu lalu lintas warga Karawang.

Menurut laporan Antara News, pembahasan ini sudah berlangsung Kamis (25/9), sekaligus menyoroti bahwa meskipun lokasi pabrik di Bekasi, penggunaan akses jalan Karawang sangat intensif dan menimbulkan beban eksternal pada Karawang. 

Dari sisi Karawang, Bupati Aep menyebut bahwa warga sering melihat truk perusahaan konvoi beriringan — hingga 150 kendaraan per hari — yang melewati jalur sempit di area pemukiman. 

Aep menegaskan bahwa minimal tahun 2026, PT Jui Shin harus memiliki akses jalan sendiri agar tidak bergantung melewati wilayah Karawang, yang selama ini paling terdampak. 

Selain itu, Karawang meminta agar perusahaan memberi kontribusi nyata dalam perbaikan jalan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) atau kontribusi langsung. 

Pikiran Rakyat melaporkan bahwa pembatasan waktu operasional truk di Karawang diterapkan sejak pukul 19.00 hingga 05.00 WIB, dan kegiatan angkutan bahan baku dilarang pada hari Minggu maupun hari libur nasional. 

Opsi akses baru melalui Tol Bojongmangu yang berjarak sekitar 3,2 km dari pabrik juga diusulkan sebagai jalur ideal untuk memisahkan lalu lintas industri dari jalan utama Karawang. 

Ke depan, kedua pemerintah daerah akan bersama-sama menyurat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mendukung pembangunan jalan provinsi yang terkena dampak dan mendukung akses alternatif. 

Permasalahan ini mencerminkan fenomena klasik konflik wilayah administratif atas dampak proyek industri yang melintasi batas daerah. Meski pabrik berada di Bekasi, beban gangguan muncul di Karawang.

Kunci keberhasilan solusi terletak pada kemampuan sinergi, baik dari sisi regulasi, alokasi anggaran, maupun partisipasi pihak perusahaan. Tanpa koordinasi yang baik, solusi akan terjebak silang kepentingan.

Pemkab Bekasi perlu mengkaji bagaimana menyokong akses baru dari dalam wilayahnya, agar PT Jui Shin tidak harus selalu bergantung pada jalan Karawang yang sudah kewalahan.

Sementara itu, masyarakat Karawang berhak menuntut keadilan — bahwa beban kerusakan jalan dan kemacetan tidak semata akibat kondisi alam, tetapi juga akibat keputusan logistik perusahaan.

Sebagai penutup, pertemuan dua bupati ini membuka harapan bahwa penyelesaian masalah akses jalan PT Jui Shin bisa menjadi model resolusi konflik infrastruktur lintas daerah yang adil dan efisien — dengan dampak positif bagi warga dan investor.