Serapan APBD Kota Bekasi Baru 50,7 Persen, Wali Kota Tri Adhianto Dorong OPD Percepat Realisasi Anggaran

Kota Bekasi — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus berupaya mengejar realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 yang hingga pertengahan Oktober baru mencapai 50,7 persen. Waktu efektif penyerapan anggaran hanya tersisa dua bulan sebelum tutup tahun fiskal.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat proses penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Saya lihat masih ada SKPD yang daya serapnya sangat kecil, ada yang baru 15 persen, ada juga 25 persen. Ini harus dikejar bersama,” tegas Tri saat memimpin apel awal pekan di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (20/10/2025).

Tri menyebut, dirinya telah melaporkan kondisi terkini serapan anggaran tersebut kepada Gubernur Jawa Barat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama pada sektor fisik dan layanan publik.

“Saya ingin percepatan ini menjadi motivasi agar warga segera menikmati hasil pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, menuturkan bahwa serapan anggaran pada Oktober mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya yang baru berada di angka 42,42 persen.

Menurutnya, kenaikan serapan itu menunjukkan adanya progres di beberapa dinas teknis, meski sebagian OPD masih perlu melakukan percepatan. “Kami terus melakukan pendampingan dan evaluasi mingguan untuk memastikan tidak ada hambatan administratif,” kata Yudianto.

Sementara itu, DPRD Kota Bekasi turut menyoroti lambatnya realisasi anggaran, terutama untuk proyek fisik di lapangan. Sekretaris Komisi II DPRD, Evi Mafriningsianti, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik proyek dan melakukan rapat dengan dinas pelaksana.

“Kami sudah turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan Disperkimtan serta DBMSDA. Rata-rata progres kegiatan fisik masih di bawah 30 persen,” ungkap Evi.

Ia menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat dan menjadwalkan rapat lanjutan pekan ini untuk memantau perkembangan setiap proyek agar seluruh kegiatan rampung sebelum akhir tahun.

Evi menilai, keterlambatan penyerapan tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari dinamika tahun politik, efisiensi anggaran, hingga kendala teknis akibat banjir besar yang terjadi pada Maret 2025.

“Kami memahami kondisi di lapangan, tetapi harapannya pertengahan Desember semua kegiatan sudah terealisasi dengan baik,” tandasnya.

Selain itu, perubahan regulasi lelang yang diberlakukan tahun ini turut membuat jadwal pelaksanaan sejumlah proyek mundur. Meski demikian, Pemkot Bekasi menegaskan akan melakukan langkah-langkah percepatan agar target 100 persen realisasi tetap tercapai.

Adapun dinas yang menjadi prioritas percepatan di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Keduanya menangani kegiatan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BPKAD bersama Inspektorat dan DPRD akan terus melakukan pemantauan lapangan serta evaluasi rutin agar serapan anggaran tidak terhambat oleh faktor administrasi atau teknis.

Pemkot Bekasi menargetkan realisasi belanja mencapai angka optimal sebelum akhir Desember 2025. Pemerintah berharap percepatan tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah.

“Kita harus menutup tahun dengan hasil maksimal. Setiap rupiah yang sudah direncanakan harus dirasakan manfaatnya oleh warga Bekasi,” pungkas Tri.