Protes Berujung Laporan Polisi atas Stand Up Pandji, PSI: Jangan Semua Dibawa ke Ranah Hukum

JAKARTA — Polemik seputar pertunjukan stand up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea terus bergulir dan memantik perdebatan publik. Kali ini, sorotan datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyayangkan langkah pelaporan ke kepolisian atas materi komedi yang dibawakan Pandji. PSI menilai tindakan tersebut berlebihan dan berpotensi menggerus ruang kebebasan berekspresi, khususnya di ranah seni dan hiburan.

Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya melalui akun media sosial X miliknya, @DianSandiU, pada 8 Januari 2026. Dalam unggahannya, Dian menegaskan bahwa Pandji sedang menjalankan profesinya sebagai seorang pelawak dan tidak semestinya langsung dihadapkan pada proses hukum.

“Orang ngelawak kok dilaporin,” tulis Dian singkat namun tegas. Pernyataan itu segera mendapat perhatian luas dan memicu diskusi di kalangan warganet, terutama terkait batas antara kritik, selera humor, dan pelanggaran hukum.

Menurut Dian, apabila materi yang disampaikan seorang komika dianggap tidak menghibur atau tidak lucu, respons yang paling proporsional adalah tidak menonton atau mengabaikannya. Ia menilai publik memiliki pilihan tanpa harus membawa persoalan tersebut ke meja hijau. “Kalau tidak lucu ya dia garing, jangan ditonton,” ujarnya menambahkan.
​​​​​​​

Pernyataan tersebut muncul setelah Pandji Pragiwaksono diadukan ke Polda Metro Jaya oleh sekelompok pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Pengaduan itu dilayangkan pada Rabu, 7 Januari 2025, dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait konten dalam pertunjukan Mens Rea.

Dalam laporan tersebut, pihak pelapor menyertakan sejumlah bukti berupa klip materi stand up comedy Pandji yang diunggah dan beredar di salah satu platform digital. Materi itu dinilai mengandung unsur yang bermasalah dan tidak sejalan dengan norma kesopanan serta etika publik.

Rizki Abdul Rahman Wahid, yang bertindak sebagai perwakilan sekaligus Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa langkah pelaporan dilakukan setelah pihaknya menilai ada dampak sosial yang serius dari materi tersebut. Ia berpendapat bahwa konten Mens Rea tidak hanya sekadar humor, tetapi berpotensi memicu kegaduhan di ruang publik.

“Angkatan Muda NU kami melaporkan bahwa ada kasus yang menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media serta memecah belah bangsa,” kata Rizki dalam keterangannya kepada awak media.

Rizki juga menambahkan bahwa efek dari materi tersebut dirasakan cukup kuat di kalangan generasi muda, khususnya mereka yang berasal dari komunitas Nahdliyin serta rekan-rekan dari Aliansi Muda Muhammadiyah. Menurutnya, reaksi dan perdebatan yang muncul menunjukkan adanya keresahan yang tidak bisa dianggap sepele.

“Dan menimbulkan keresahan, khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin, pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah,” tutupnya.

Kasus ini kembali mengangkat diskursus lama mengenai batasan kebebasan berekspresi, terutama dalam dunia komedi yang kerap menggunakan satire, ironi, dan kritik sosial sebagai bahan utama. Stand up comedy selama ini dikenal sebagai medium untuk menyampaikan keresahan publik dengan gaya jenaka, namun tidak jarang pula menimbulkan kontroversi ketika menyentuh isu sensitif.

Sejumlah pengamat menilai pelaporan terhadap komika atas materi panggung berpotensi menciptakan efek jera yang berlebihan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat para pelaku seni menjadi terlalu berhati-hati, bahkan membatasi diri, sehingga ruang dialog publik melalui seni semakin menyempit.

Di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa kebebasan berekspresi tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Humor, menurut pandangan ini, tidak boleh dijadikan alasan untuk menyampaikan pernyataan yang dianggap merendahkan atau melukai kelompok tertentu.

PSI sendiri menegaskan posisinya sebagai partai yang mendukung kebebasan berekspresi selama tidak ada unsur hasutan kebencian atau kekerasan. Dian Sandi Utama menyiratkan bahwa mekanisme sosial, seperti kritik dan diskusi terbuka, seharusnya menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum.

Perdebatan ini pun meluas di media sosial, dengan sebagian warganet mendukung Pandji dan menganggap laporan tersebut sebagai bentuk pembungkaman kreativitas. Sementara itu, ada pula yang menyatakan empati kepada pihak pelapor dan menilai sensitivitas sosial harus lebih diperhatikan oleh figur publik dengan pengaruh besar.

Hingga saat ini, pihak Pandji Pragiwaksono belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses di kepolisian, sekaligus menanti apakah polemik ini akan berujung pada dialog terbuka atau berlanjut ke proses hukum yang panjang.

Kasus Mens Rea menjadi cermin dinamika masyarakat Indonesia yang semakin aktif menyuarakan pendapat, sekaligus menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keharmonisan sosial. Di tengah perbedaan pandangan yang tajam, ruang diskusi yang sehat dan proporsional dinilai menjadi kunci agar polemik serupa tidak selalu berakhir di ranah hukum.