Polri Tetapkan 3 Produsen Beras Oplosan sebagai Tersangka: Konsumen Dirugikan hingga Rp 99 Triliun

Pena Insight

Jakarta, 25 Juli 2025 — Satgas Pangan Polri secara resmi meningkatkan status hukum tiga produsen beras kemasan premium ke tahap penyidikan atas dugaan pengoplosan yang merugikan konsumen dan negara dalam skala fantastis. Dalam konferensi pers hari ini, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan cukup bukti adanya tindak pidana, termasuk identitas pelaku, sehingga proses hukum kini memasuki babak baru: penyidikan.

Ketiga produsen yang telah ditetapkan sebagai pihak terperiksa dalam penyidikan adalah PT PIM, produsen merek Sania; PT FS yang memproduksi Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, dan Setra Ramos Pulen; serta Toko SY yang memasarkan beras kemasan merek Jelita. Ketiganya diduga kuat melakukan praktik pengoplosan beras, yakni mencampur beras kualitas rendah dengan label dan kemasan premium untuk meraih keuntungan berlipat.

Dugaan kasus ini mencuat setelah Satgas Pangan Polri melakukan penyelidikan terhadap 212 merek beras kemasan yang beredar di pasaran dan dicurigai telah dipalsukan kandungannya. Hasil awal penyelidikan menunjukkan adanya pola pengemasan ulang dengan merek ternama, tanpa memenuhi standar mutu dan komposisi yang dijanjikan.

Brigjen Helfi Assegaf menjelaskan bahwa dari hasil kalkulasi kerugian konsumen atas praktik ini, nilai kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 99 triliun. Tak hanya merugikan masyarakat, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengoplosan beras turut merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun, yang berasal dari distorsi pasar, potensi pajak hilang, serta dampak ekonomi bagi petani.

Masuknya kasus ini ke tahap penyidikan menandakan bahwa Polri telah mengantongi alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP, dan para produsen tersebut berpotensi besar menjadi tersangka. Brigjen Helfi menegaskan bahwa Polri akan bertindak tegas dan profesional dalam mengawal penegakan hukum kasus pangan ini, yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak.

Kasus beras oplosan bukanlah sekadar penipuan konsumen, tetapi merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik terhadap sektor pertanian, distribusi pangan, dan stabilitas harga di pasar. “Konsumen membayar harga premium, tetapi mendapatkan kualitas rendah. Ini bentuk manipulasi publik yang harus dihentikan,” tegas Brigjen Helfi.

Lebih lanjut, Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Perlindungan Konsumen untuk memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi beras di pasar modern maupun tradisional. Labelisasi dan sertifikasi mutu produk pangan akan menjadi fokus pengawasan lintas sektor dalam waktu dekat.

Penyidikan terhadap produsen ini akan mengungkap jaringan distribusi dan pemasok yang terlibat dalam rantai kejahatan beras oplosan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, memeriksa label dengan cermat, dan melaporkan kecurigaan melalui saluran pengaduan Satgas Pangan.