Polri Refleksi Pasca Krisis: Gandeng Mahfud MD & Komjen Chryshnanda Pulihkan Moral dan Profesionalisme

Kota Bekasi – Polri menggelar Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus” pada Jumat (12/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Presisi Polres Metro Bekasi Kota ini diikuti oleh lebih dari 800 peserta yang terdiri dari pejabat utama, kapolres, kapolsek, hingga perwira menengah.

Forum dipimpin oleh Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto yang menekankan bahwa agenda ini penting untuk merefleksi krisis yang terjadi pada akhir Agustus lalu, sekaligus menguatkan kembali soliditas internal Polri.

Dua narasumber utama dihadirkan, yakni Prof. Dr. Mahfud MD selaku Guru Besar Hukum Tata Negara dan mantan Menko Polhukam, serta Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana yang dikenal sebagai pemikir reformasi Polri.

Dalam paparannya, Komjen Chryshnanda menekankan urgensi transformasi pendidikan Polri berbasis moralitas, literasi, dan dialog peradaban.

“Polri harus mampu membentuk polisi yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital serta post-truth. Smart policing dan media policing adalah kunci, namun yang terpenting adalah menjaga kepercayaan publik dengan menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya teknologi informasi sebagai alat deteksi dini konflik sosial. “Polri perlu lebih cerdas membaca big data, memantau percakapan publik, dan mencegah eskalasi konflik sebelum pecah di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD memberikan pandangan dari sisi moralitas dan konstitusi. Ia menilai tantangan Polri saat ini bukan hanya teknis, tetapi juga krisis kepercayaan yang dapat menggoyahkan legitimasi institusi.

“Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” ujar Mahfud.

Ia juga mengingatkan bahwa Polri adalah satu-satunya institusi penegak hukum bersenjata yang bertugas langsung menjaga keamanan dalam negeri. “Jika Polri kehilangan moral, maka NKRI akan kehilangan tameng pertamanya dari anarki,” tegasnya.

Brigjen Indarto dalam sambutannya menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga momentum rekonsiliasi antara institusi dengan publik.

“Pasca peristiwa kekerasan kolektif dan riot akhir Agustus, kita tidak bisa hanya diam. Kita harus bangkit, memperbaiki citra, dan menegakkan hukum dengan cara yang humanis,” ujar Indarto.

FBB ini juga membahas sejumlah rekomendasi kebijakan, mulai dari penguatan pengawasan internal, perbaikan kurikulum pendidikan Polri, hingga optimalisasi peran media dalam komunikasi publik.

Data dari Lembaga Survei Kepolisian Indonesia (LSKI) pada awal September 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sempat turun menjadi 58,7%, terendah sejak 2023.

Dengan forum ini, diharapkan angka tersebut dapat meningkat kembali melalui langkah nyata di lapangan, termasuk pelayanan prima dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh peserta FBB untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

Polri berjanji akan melaporkan hasil implementasi rekomendasi FBB ini kepada publik dalam 100 hari ke depan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.