Pemkot Bekasi Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Genjot Penjangkauan Anak Zero Dose

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan terus mengakselerasi upaya mencapai cakupan imunisasi yang merata. Jumat (19/9/2025), digelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penjangkauan Anak Zero Dose di Hotel Fairfield by Marriot, Bekasi Selatan.

Kegiatan strategis ini menjadi langkah konkret untuk menurunkan angka anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar (Zero Dose). Dengan pertemuan ini, Pemkot Bekasi berupaya memastikan setiap anak terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi (PD3I).

Zero Dose sendiri adalah istilah untuk anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali, terutama imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama. Imunisasi ini penting untuk melindungi anak dari difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenzae tipe B.

Dalam program imunisasi nasional, kategori Zero Dose ditetapkan bagi anak usia 0–11 bulan 29 hari yang belum menerima imunisasi dasar pertama. Namun, anak masih bisa dikejar imunisasinya hingga usia 59 bulan (5 tahun) agar tetap memperoleh perlindungan optimal.

Identifikasi dan penjangkauan anak Zero Dose menjadi kunci agar tidak ada anak yang terlewat dari layanan imunisasi. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya seperti campak, polio, maupun difteri yang bisa menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M., menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak.

“Anak yang belum pernah mendapat imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama berpotensi besar mengalami kerentanan terhadap penyakit. Upaya lintas sektor sangat diperlukan agar tidak ada anak yang terlewat dari layanan imunisasi,” tegasnya.

Satia juga menambahkan bahwa imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan paling efektif dan murah untuk mencegah kematian anak. Semakin cepat cakupan imunisasi merata, semakin kecil peluang penularan penyakit menular di masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri lintas sektor, termasuk Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinas Sosial, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, organisasi profesi kesehatan, TP PKK, MUI, Aisyiyah, hingga perwakilan TNI/Polri, pamor kelurahan, dan tokoh masyarakat.

Dukungan juga datang dari Clinton Health Access Initiative (CHAI), yang berperan membantu memperkuat sistem pemetaan dan surveilans imunisasi.

Diskusi yang berlangsung menghasilkan kesepakatan bersama mengenai mekanisme pemetaan anak yang belum diimunisasi, pelibatan kader posyandu dan pamor kelurahan, serta pelaksanaan survei cepat berbasis komunitas.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menemukan anak-anak Zero Dose yang belum terdeteksi oleh data pelayanan kesehatan formal.

Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan strategi koordinasi berjenjang dari tingkat kota hingga RT/RW. Dengan cara ini, pelaporan dan tindak lanjut terhadap anak yang belum imunisasi dapat dilakukan secara lebih cepat.

Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat komunikasi risiko kepada masyarakat agar para orang tua memahami pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak.

Satia menegaskan bahwa target utama Pemkot Bekasi adalah mencapai cakupan imunisasi 100% untuk mencegah kejadian luar biasa penyakit menular.

“Harapannya, dengan sinergi semua pihak, Kota Bekasi bisa mencapai target cakupan imunisasi merata. Anak-anak kita berhak mendapatkan perlindungan penuh sejak dini,” ujarnya.

Melalui upaya ini, diharapkan kasus PD3I di Kota Bekasi semakin menurun dan masyarakat merasa aman. Pemkot juga mendorong peran serta masyarakat agar aktif membawa anak ke posyandu dan fasilitas kesehatan untuk melengkapi imunisasi.

Langkah ini sejalan dengan program nasional Kementerian Kesehatan dalam menurunkan angka Zero Dose di seluruh Indonesia, demi tercapainya generasi sehat dan bebas penyakit menular.

Dengan berakhirnya pertemuan, seluruh peserta berkomitmen memperkuat koordinasi hingga ke tingkat lapangan, sehingga tidak ada anak yang terlewat dari imunisasi dasar.