Pemkot Bekasi Bagikan 11.551 KKS, Wali Kota Janji Lindungi Pekerja Ojek Online

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial dengan mendistribusikan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kota Bekasi. Program ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan keluarga yang membutuhkan dukungan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Distribusi KKS dilaksanakan serentak di 12 kecamatan dan 56 kelurahan, serta bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyalur.

Salah satu titik distribusi berlangsung di Kantor Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, di mana 511 kartu dibagikan kepada warga setempat dan penerima dari Kelurahan Kranji. Suasana berlangsung tertib dan kondusif, disaksikan langsung oleh jajaran Pemerintah Kota Bekasi.

Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu identitas resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang memiliki fungsi strategis. Dengan KKS, masyarakat dapat mengakses bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sistem distribusi bantuan pun kini semakin modern: non-tunai, transparan, dan tepat sasaran.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hadir langsung untuk menyapa warga penerima manfaat. Dalam dialog singkat, seorang warga menyampaikan bahwa suaminya bekerja sebagai pengemudi ojek online dan berharap pemerintah memberi perhatian terhadap nasib mereka.

Menanggapi hal tersebut, Tri langsung memastikan bahwa pekerja transportasi online juga akan dilindungi.
“Pemerintah tengah menyiapkan skema agar para pengemudi ojek online ikut serta dalam perlindungan tenaga kerja. Ada sekitar 11 ribu pengendara yang akan dilibatkan,” tegas Tri.

Pernyataan tersebut disambut antusias warga, mengingat profesi ojek online kini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi keluarga di Kota Bekasi. Perlindungan ketenagakerjaan diharapkan bisa mencegah kerentanan sosial dan memberikan jaminan keselamatan kerja.

Tri menjelaskan, proses distribusi KKS dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data, pencetakan dan penyaluran kartu oleh bank, hingga pemanfaatan kartu untuk mencairkan bantuan atau berbelanja di e-Warong.

Agar distribusi berjalan lancar, Pemkot Bekasi melibatkan berbagai unsur mulai dari aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, Satpol PP, pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial, hingga pekerja sosial masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak.

“Program ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban hidup masyarakat. Harapan kami, KKS tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menjadi jalan menuju pemberdayaan ekonomi keluarga,” ujar Tri.

Ia juga mengingatkan bahwa bantuan yang diterima harus dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Pemerintah menargetkan, melalui KKS, angka kemiskinan di Kota Bekasi bisa terus ditekan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

Pendistribusian KKS ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial di tengah tantangan ekonomi nasional. Dengan bantuan yang lebih transparan, pemerintah berharap tidak ada lagi penyimpangan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari warga yang hadir. Banyak di antara mereka yang mengaku lebih mudah mencairkan bantuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Sekarang tinggal gesek di e-Warong, lebih cepat, tidak ribet,” ujar seorang penerima manfaat.

Selain fokus pada bantuan sosial, Pemkot Bekasi juga sedang menyiapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi agar warga penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada bantuan. Pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan program padat karya menjadi prioritas.

Tri menegaskan bahwa ke depan, program seperti KKS akan terus dipantau dan dievaluasi agar dampaknya lebih terasa. “Kita tidak ingin hanya memberikan ikan, tetapi juga kailnya. Kita ingin masyarakat Kota Bekasi naik kelas, dari penerima bantuan menjadi keluarga sejahtera yang mandiri,” tutupnya.

Dengan langkah konkret ini, Kota Bekasi berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal distribusi bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.