Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Rentan di Bekasi: Kritik, Harapan, dan Cermin Kehadiran Negara

Pena Insight

KOTABEKASI, Rabu 10 September 2025 – Sebuah langkah nyata dalam menguatkan keadilan sosial, kembali hadir di Kota Bekasi. Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan bukan sekadar program seremonial, melainkan refleksi nyata dari hadirnya negara untuk rakyat.

Pelatihan ini digelar di Cevest BPKK Bekasi, dengan menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Dirjen Binapenta Darmawansyah, serta Kepala BPKK Bekasi Dini Antari. Kolaborasi ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat daya saing masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Dalam pidatonya, Harris Bobihoe menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Program kewirausahaan yang diinisiasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan ini diharapkan memberi manfaat nyata, terutama bagi penyandang disabilitas dan lansia di Kota Bekasi.

“Bekasi harus jadi kota inklusi. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik atau usia. Negara hadir untuk memastikan itu,” tegas Harris.

Lebih jauh, ia menyoroti tantangan yang kerap dihadapi kelompok rentan, mulai dari akses terbatas pada modal usaha hingga diskriminasi dalam dunia kerja. Menurutnya, pelatihan kewirausahaan ini bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pengakuan bahwa mereka memiliki hak dan potensi yang setara.

Pemkot Bekasi, lanjutnya, berkomitmen agar setiap peserta pelatihan mendapat ruang berkembang. Tak berhenti di ruang kelas, pendampingan, pemantauan, hingga evaluasi akan dilakukan demi memastikan alumni pelatihan mampu tumbuh sebagai pengusaha tangguh.

Namun Harris juga melontarkan catatan kritis: program seperti ini kerap berhenti di tataran seremoni. Ia mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemkot Bekasi menjaga keberlanjutan, sehingga tidak menjadi rutinitas tanpa dampak konkret.

“Apalah artinya pelatihan bila tidak berlanjut pada pemberdayaan. Harus ada kesinambungan. Harus ada bukti, bukan sekadar berita,” ujarnya lugas.

Suasana acara semakin hidup saat Wakil Wali Kota menyapa langsung peserta. Ia berbincang hangat, mendengar cerita perjuangan mereka, bahkan ikut membeli produk UMKM karya penyandang disabilitas dan lansia. Sebuah gestur kecil, namun sarat makna dukungan moral.

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dalam kesempatan yang sama menegaskan, keadilan sosial hanya dapat tercapai bila kelompok paling lemah diberdayakan. Ia menekankan bahwa ekonomi inklusif adalah fondasi kokoh pembangunan bangsa.

Dirjen Binapenta Darmawansyah menambahkan, Bekasi bisa menjadi role model kota inklusi. Menurutnya, jika program ini berhasil, maka pola serupa bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Kepala BPKK Bekasi Dini Antari pun menyoroti pentingnya sinergi dengan sektor swasta, terutama platform digital dan portal kerja, agar lulusan pelatihan bisa lebih cepat terkoneksi dengan pasar.

Hadirnya Job Portal dalam penandatanganan kesepahaman menjadi sinyal kuat bahwa digitalisasi juga akan menjadi motor penggerak inklusi ekonomi. Dengan itu, para penyandang disabilitas maupun lansia tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga akses langsung ke peluang usaha dan kerja.

Meski demikian, sejumlah aktivis menilai langkah ini perlu diiringi regulasi yang tegas. Tanpa perlindungan hukum dan jaminan keberlanjutan, potensi besar dari pelatihan hanya akan menguap.

Akhirnya, pelatihan ini bukan sekadar simbol kehadiran negara, melainkan ujian nyata: apakah janji keadilan sosial benar-benar diwujudkan, atau hanya berhenti sebagai retorika. Waktu dan konsistensi akan menjawabnya.