Negosiasi Tarif 32% AS Mandek, CSIS Desak Pemerintah Tawarkan Pemanis Non-Ekonomi

Pena Insight
Jakarta, 11 Juli 2025 — Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengubah pendekatan dalam menghadapi kebijakan tarif 32% dari Amerika Serikat. Menurut CSIS, negosiasi ekonomi saja tidak cukup, dan Indonesia harus mulai menawarkan pemanis non-ekonomi untuk meredam tekanan dari Presiden AS Donald Trump.

Pernyataan tersebut muncul setelah pertemuan bilateral yang intensif antara delegasi Indonesia dan pejabat perdagangan AS gagal meredakan kebijakan tarif tinggi terhadap produk ekspor RI. Mulai 1 Agustus 2025, seluruh produk Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif sebesar 32%, sebagai respons atas ketidakseimbangan neraca perdagangan antara kedua negara.

Menurut peneliti senior CSIS, Yose Rizal Damuri, pendekatan perdagangan semata sudah menemui jalan buntu. “Trump tidak hanya melihat angka dagang. Yang dibutuhkan adalah pendekatan strategis, seperti kerja sama pertahanan, perubahan posisi geopolitik, atau sinyal diplomatik yang lebih kuat,” ujar Yose dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (11/7).

Pemerintah sebelumnya telah menawarkan penambahan impor energi dari AS senilai US$15,5 miliar dan investasi langsung hingga US$34 miliar sebagai bentuk goodwill. Namun tawaran tersebut belum berhasil menggugah kebijakan proteksionis Washington.

Yose menekankan bahwa Indonesia bisa belajar dari Vietnam yang berhasil meloloskan diri dari tarif tinggi Trump dengan menawarkan perjanjian kerja sama militer dan logistik di kawasan Indo-Pasifik. “Ini bukan soal dagang saja, ini soal posisi strategis Indonesia di mata Washington,” tegasnya.

Dalam konteks ini, sejumlah pengamat menilai peran Presiden Prabowo Subianto akan sangat menentukan. Mengingat latar belakang militer dan hubungan historisnya dengan elite pertahanan AS, Prabowo dinilai memiliki modal kuat untuk membuka jalur negosiasi non-tradisional.

Namun, kritik juga muncul dari dalam negeri. Sejumlah ekonom menyayangkan ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor AS yang dinilai terlalu besar. “Diversifikasi pasar ekspor harus segera dilakukan, agar kita tidak terus-menerus menjadi sandera kebijakan dagang negara lain,” kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Sementara itu, pelaku industri menyatakan keprihatinan atas kondisi yang makin tak menentu. Sejumlah eksportir tekstil dan produk manufaktur mulai mempertimbangkan relokasi pabrik ke negara-negara ASEAN lain yang tidak terkena tarif tinggi.

Situasi ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Prabowo di awal masa jabatannya. Mampukah Indonesia bernegosiasi dengan Washington melalui kanal non-ekonomi, atau justru akan terus terjebak dalam logika dagang sepihak dari Gedung Putih?