MPR Targetkan Wapres Baru Dilantik 2 Desember 2026, Ini Empat Langkah yang Disiapkan

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan empat langkah untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Proses tersebut ditargetkan rampung melalui rapat paripurna pada 2 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Salah satu langkah yang disepakati adalah pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.

Rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu (2/12/2026). Dengan demikian, MPR menargetkan awal Desember sudah ada wakil presiden baru yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

Langkah kedua, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengusulan dua nama calon wakil presiden. Nama-nama tersebut selanjutnya akan melalui proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR.

“Hari ini kami teken surat kepada Presiden dan hari ini kami sampaikan ke Presiden. Menurut UUD Tahun 1945 menyebut Presiden mengusulkan 2 nama, asalnya darimana tidak disebut dalam UUD,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026).

Langkah ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim tersebut dipimpin salah satu pimpinan MPR dan bertugas memeriksa berkas persyaratan kandidat wakil presiden yang diusulkan.

Sementara langkah keempat, MPR membentuk tim ad hoc berjumlah 36 orang yang diketuai tiga wakil ketua MPR. Anggota tim berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR serta kelompok di DPD.

Muzani menegaskan, rapat gabungan tersebut menghasilkan keputusan penting yang menjadi perhatian masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan serta pandangan berbagai elemen masyarakat terkait proses pengisian jabatan wakil presiden.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menemui pimpinan MPR di kompleks parlemen untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

Dalam kesempatan itu, Muzani sempat membacakan isi surat Gibran kepada awak media. Surat tersebut tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran diri, tetapi menyebut keputusan diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi saya sendiri,” demikian kutipan surat Gibran.

Terpisah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan syarat dan kriteria calon wakil presiden dapat merujuk pada penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Menurut Feri, ketentuan tersebut mengatur bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Namun, dua calon tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Dua calon Wapres itu berasal dari 1 partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” kata Feri.

Berdasarkan informasi KPU, pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Selain ketentuan tersebut, kandidat wakil presiden juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut memuat 20 persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Di antaranya, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki keleluasaan besar dalam menentukan pendampingnya untuk menjalankan pemerintahan hingga tiga tahun ke depan.

Menurut Lucius, kuatnya posisi Presiden berpotensi membuat partai-partai koalisi tidak memiliki ruang besar untuk mengusulkan nama calon wakil presiden.

“Kandidat yang berpeluang dicalonkan menjadi Wapres sangat sulit untuk dibaca mengingat tertutupnya proses seleksi di istana Kepresidenan dan juga kewenangan mutlak Presiden dalam memilih calon wakil presiden yang diajukan ke MPR,” pungkasnya.