Menteri PKP Maruarar Sirait Harapkan KUR Perumahan Rp130 Triliun Permudah UMKM Miliki Hunian Layak

Bogor — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun akan menjadi langkah besar pemerintah dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki hunian layak dan memperkuat perekonomian keluarga.

Menurut Maruarar, program ini merupakan inisiatif besar yang pertama kali dibuat dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut lahir dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat kecil.

“Kita, negara, harus membuat program yang tepat sasaran, yaitu untuk UMKM. Ini pertama kali sepanjang sejarah yang dibuat Presiden Prabowo, Rp130 triliun untuk KUR Perumahan,” ujar Maruarar kepada wartawan di Bogor, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa KUR Perumahan memberikan subsidi bunga hingga 50 persen, sehingga beban pinjaman bagi pelaku usaha maupun pengembang menjadi lebih ringan.

“Bayangkan, bunganya disubsidi 50 persen untuk kontraktor, developer, dan toko bangunan. Modalnya maksimal Rp10 miliar dengan omzet sampai Rp50 miliar. Ini sangat membantu UMKM,” terangnya.

Ara—sapaan akrabnya—menambahkan, kebijakan ini juga menargetkan masyarakat yang selama ini sulit mengakses pinjaman formal dan kerap terjerat rentenir.

“Jadi, tidak perlu lagi ke rentenir. Dengan KUR perumahan, bunganya hanya 6 persen per tahun. Coba bandingkan kalau pinjam ke rentenir, bisa berlipat-lipat. Negara harus hadir, tidak boleh membiarkan rakyatnya,” ujarnya tegas.

Dalam kegiatan sosialisasi KUR Perumahan di Bogor itu, Ara juga menyoroti banyaknya perempuan yang kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

“Banyak ibu-ibu yang membangun ekonomi keluarga dari rumah. Ada yang jual makanan, pakaian, dan lainnya. Kalau rumahnya layak, otomatis usahanya juga tumbuh,” kata Maruarar.

Ia menegaskan, semangat program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto empat bulan lalu saat menyampaikan pidato tentang pentingnya negara hadir melindungi rakyat dari jeratan tengkulak dan rentenir.

“Negara tidak boleh kalah dari rentenir dan tengkulak. Harus membuat program yang cepat, tepat sasaran, mudah, dan murah,” tuturnya.

Maruarar juga memastikan dirinya akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut, termasuk di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.

“Kalau perlu Desember saya datang lagi ke Bogor. Karena Bogor ini kabupaten terbesar di Indonesia dan kemiskinan ekstrem juga besar di sini. Jadi harus diselesaikan cepat dan masif,” ungkapnya.

Selain program KUR Perumahan, pemerintah juga akan meningkatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun mendatang.

Ara menyebut, program BSPS atau rumah subsidi akan ditingkatkan dua kali lipat dibanding tahun ini agar lebih banyak masyarakat bisa menikmati rumah yang layak huni.

“Masih banyak warga di Bogor yang rumahnya tidak layak huni. Tadi saya sudah meninjau langsung ke lapangan. Tahun depan kita akan perbaiki dua kali lipat dibanding tahun ini,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah bukan hanya menyediakan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor perumahan rakyat.

“Perumahan itu tidak hanya tempat tinggal, tapi juga sumber kehidupan ekonomi keluarga dan komunitas. Dengan rumah layak, UMKM bisa berkembang,” tutupnya.

Program KUR Perumahan Rp130 triliun ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, serta mendorong kemandirian masyarakat melalui akses permodalan yang adil dan berkelanjutan.