Masa Depan IKN di Ujung Tanduk: Solusi Politik Jadi Jalan Tengah Biaya Makin Buncit, Dukungan Publik Merosot

Pena Insight

Jakarta, 26 Juli 2025 — Nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memanas di ruang publik. Wacana demi wacana terus bermunculan, mulai dari usulan agar IKN dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, evaluasi total terhadap kelanjutan megaproyek ini, hingga yang terbaru—Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disarankan mulai berkantor di sana demi memberi legitimasi politik. Namun di balik segala gagasan itu, satu hal yang makin mencuat adalah krisis pembiayaan yang menjerat megaproyek ini.

IKN awalnya digagas sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun realitas di lapangan tak semulus retorika. Dengan biaya sudah tembus Rp100 triliun lebih dari APBN, proyek ini justru mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fiskal. Pemerintah tak lagi memiliki ruang fiskal luas untuk melanjutkan pembangunan sesuai rencana tahap kedua dan ketiga. Sementara itu, investasi swasta yang dijanjikan belum sepenuhnya mengalir.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah IKN akan menjadi monumen ambisi yang mangkrak? Atau justru berubah arah menjadi proyek adaptif yang realistis secara politik dan ekonomi?

Sejumlah pengamat dan politisi lintas partai mulai menyuarakan pendekatan kompromi: bukan dihentikan total, bukan pula dipaksakan lanjut dengan utang atau penjualan aset negara. Solusi tengah yang mulai mengemuka adalah mengubah status IKN menjadi pusat pemerintahan provinsi saja—tetap fungsional, namun tak lagi menelan anggaran jumbo.

Usulan agar Wapres Gibran berkantor di IKN juga disorot sebagai manuver politik untuk mempertahankan nyala legitimasi. Namun publik menanggapi dengan skeptis: apakah kehadiran fisik pejabat akan cukup mengubah realita keuangan dan infrastruktur dasar yang belum rampung?

Dalam konteks ini, pengamat politik menilai bahwa solusi terbaik bukan teknokratik semata, tapi politik. DPR dan pemerintah harus duduk bersama dan menyusun peta jalan baru untuk IKN yang bisa diterima lintas partai dan rakyat. Jangan sampai IKN menjadi proyek "abu-abu" yang terus membakar anggaran tanpa kejelasan fungsi dan masa depan.

Sementara itu, gelombang kritik dari kelompok sipil pun tak bisa diabaikan. Mereka mempertanyakan prioritas anggaran negara di tengah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang masih jadi PR besar di banyak daerah. “Apa gunanya istana megah di tengah hutan jika rakyat kesulitan makan dan berobat?” ujar salah satu aktivis sosial di Samarinda.

Karena itu, IKN tak boleh dibiarkan terus berjalan di atas jalur abu-abu. Butuh keputusan politik besar: apakah diteruskan dengan skema baru, dikurangi ambisinya, atau dirombak total jadi proyek pembangunan kawasan biasa.

Dengan lebih dari Rp100 triliun uang rakyat telah digelontorkan, diam bukan pilihan. Pemerintah dan DPR harus segera mengambil langkah tegas, terukur, dan akuntabel agar publik tak merasa dikhianati. Karena ujung dari semua ini adalah kepercayaan masyarakat pada negara.